Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMP Bali 2027 Masih Dibahas, Pengumuman Bisa Lewat 21 November

R
Penulis: Rika Riyanti❯
Ilustrasi
Ilustrasi

Advertisement

 


BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali masih mematangkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 melalui pleno Dewan Pengupahan Provinsi.

Meski penetapan ditargetkan pada 21 November 2026, pengumuman besaran upah minimum tersebut belum tentu dilakukan pada tanggal yang sama.

Advertisement

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, mengatakan pembahasan masih berlangsung dengan memperhatikan perkembangan regulasi terbaru.

Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.

Advertisement

"Ini sedang proses kami di pleno di Dewan Pengupahan Provinsi karena melihat dinamika ya. Dinamika dengan terbitnya Undang-Undang 27/2026 ya tentunya harus diakomodir kan gitu," katanya, Jumat (20/11).

Setiawan menjelaskan, hasil pembahasan diupayakan segera diajukan kepada Gubernur Bali agar dapat diputuskan sebelum tenggat penetapan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Sehingga kita upayakan gitu ya sebelum 21 itu berarti sekarang tanggal 20 kan paling tidak tanggal 20 sudah bisa kita ajukan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan keputusan kan gitu ya," jelasnya.

Dia menyampaikan, penetapan UMP Bali 2027 dijadwalkan pada 21 November 2026. Namun, waktu pengumuman kepada publik masih bergantung pada tahapan penyelesaian proses tersebut.

Dengan demikian, pengumuman bisa dilakukan pada hari penetapan maupun setelahnya.

Advertisement

Artikel Terkait

UMP Bali 2027, Buruh Desak Gubernur Tetapkan Upah Rp4,5 Juta

UMP Bali 2027, Buruh Desak Gubernur Tetapkan Upah Rp4,5 Juta

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 masih menjadi pembahasan menjelang tenggat penetapan pada 21 November 2026.

Kenaikan UMP 2027 Optimis Perkuat Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

Kenaikan UMP 2027 Optimis Perkuat Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Umpan Balik Penilaian Kompetensi, Proses Penentuan Arah Pengembangan Pegawai Kementerian ATR/BPN

Umpan Balik Penilaian Kompetensi, Proses Penentuan Arah Pengembangan Pegawai Kementerian ATR/BPN

Penilaian kompetensi dilakukan terhadap setiap pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer