
BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali masih mematangkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 melalui pleno Dewan Pengupahan Provinsi.
Meski penetapan ditargetkan pada 21 November 2026, pengumuman besaran upah minimum tersebut belum tentu dilakukan pada tanggal yang sama.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, mengatakan pembahasan masih berlangsung dengan memperhatikan perkembangan regulasi terbaru.
Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Baca Juga: BRI Denpasar Gajah Mada Perkuat BRILink Agen dan Kinerja, Sambut 131 Tahun Tumbuh Bersama Negeri
"Ini sedang proses kami di pleno di Dewan Pengupahan Provinsi karena melihat dinamika ya. Dinamika dengan terbitnya Undang-Undang 27/2026 ya tentunya harus diakomodir kan gitu," katanya, Jumat (20/11).
Setiawan menjelaskan, hasil pembahasan diupayakan segera diajukan kepada Gubernur Bali agar dapat diputuskan sebelum tenggat penetapan yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Sehingga kita upayakan gitu ya sebelum 21 itu berarti sekarang tanggal 20 kan paling tidak tanggal 20 sudah bisa kita ajukan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan keputusan kan gitu ya," jelasnya.
Dia menyampaikan, penetapan UMP Bali 2027 dijadwalkan pada 21 November 2026. Namun, waktu pengumuman kepada publik masih bergantung pada tahapan penyelesaian proses tersebut.
Dengan demikian, pengumuman bisa dilakukan pada hari penetapan maupun setelahnya.


