BALIEXPRESS.ID - Terkait skandal obat habis dan curahan hati dokter senior di RSUD Tabanan, mematik emosi lembaga legislatif di Kabupaten Tabanan.
Pasalnya habisnya obat di RSUD Tabanan ini, menjadi tamparan keras bagi industry kesehatan di Kabupaten Tabanan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan, I Nyoman Arnawa memerintahkan Komisi IV DPRD Tabanan untuk segera memanggil dan rapat dengan pihak RSUD Tabanan.
Pemanggilan ini, bertujuan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di tubuh RSUD Tabanan.
Dengan segera dilakukannya pertemuan dengan pihak RSUD diharapkan dapat mencari solusi agar kelangkaan obat tidak kembali terjadi.
termasuk melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap direksi maupun kinerja rumah sakit Tabanan selama ini.
“Saya minta Komisi IV segera memanggil pihak RSUD dan melakukan rapat terkait masalah ini dan saya sendiri yang akan memimpin rapat ini. Karena kondisi ini menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan di Kabupaten Tabanan,” tegasnya seusai rapat dengan pihak eksekutif di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (11/3).
Selain itu, Arnawa juga meminta supaya kinerja dan manajemen Direksi RSUD Tabanan wajib dievaluasi secara total.
Karena menurutnya pihak RSUD mempersiapkan diri dan memperbarui kinerja agar pelayanan tidak terbengkalai.
Termasuk juga alasan saat ini di RSUD Tabanan sedang ada pergantian system dari manual ke digital ini menurutnya tidak bisa menjadi alasan kinerja RSUD Tabanan menurun sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif seperti saat ini.
"Sistem apapun yang ada harus dilakukan dengan benar, dan seharusnya pihak RSUD sebelumnya bisa mempersiapkan SDM sehingga akibatnya tidak fatal.
Baca Juga: Kapolsek Blahbatuh Dukung Ketahanan Pangan Melalui Panen Jagung Bersama Petani
Jangan hanya sebatas ikut sana ikut sini, lalu hormat sana hormat sini tapi kerjaan terbengkalai," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan kelangkaan obat di RSUD Tabanan diakibatkan pihak rumah sakit belum bisa mengklaim pencairan BPJS karena peralihan sistem manual ke digitalisasi.
Sehingga, ribuan berkas masih harus ditata ulang agar pencairan BPJS bisa di klaim.
Editor : IGA Kusuma Yoni