
BALI EXPRESS, DENPASAR - Persidangan kasus korupsi dana BKK Provinsi Bali 2015 dengan terdakwa Bendesa Candikuning, Baturiti, Tabanan, I Made Susila Putra kembali berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa kemarin (3/4). Sidang mengagendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan oleh terdakwa sebagai tanggapan atas tuntutan 7 tahun penjara yang dimohonkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.
Menariknya, sebelum pembacaan pledoi, pengacara terdakwa, Wayan Suarsa, memohon waktu kepada majelis hakim yang dipimpin Angeliky Day untuk melakukan pengembalian uang kerugian negara yang nilainya mencapai Rp 200 juta.
Hal itu dilakukan lantaran upaya pengembalian kerugian negara yang sempat disampaikan sebelum pembacaan tuntutan pada sidang sebelumnya tidak bisa dilakukan terdakwa. Begitu juga pasca pembacaan surat tuntutan.
Menurut Suarsa, upaya pengembalian sudah berulang kali dilakukan. Bahkan, setelah pembacaan surat tuntutan dilakukan dalam sidang sebelumnya. Terdakwa melalui pengacara sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan. Namun pihak Kejari beralasan tidak memiliki rekening untuk menyimpan uang pengembalian tersebut. "Pihak Kejari Tabanan beralasan belum ada rekening untuk menyimpan uang pengembalian kerugian negara ini. Dan, kami disarankan untuk melakukannya hari ini (dalam sidang)," ujar pengacara terdakwa.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan yang terdiri atas I Made Joni Artha beserta tim tidak keberatan proses penghitungan uang sebelum pembacaan pledoi terdakwa di depan sidang dengan pertimbangan bahwa upaya pengembalian uang kerugian itu muncul di dalam persidangan. Sehingga JPU berharap, majelis hakim menjadi saksi dari proses pengembalian uang kerugian tersebut. "Pengembalian kerugian ini muncul dalam persidangan," kata JPU.
Usai penghitungan dilakukan, sidang tidak serta merta berlanjut. Karena, antara hakim, JPU, dan pengacara sempat terlibat diskusi alot soal pentingnya mekanisme dan pentingnya pengembalian kerugian negara.
Dalam diskusi itu, hakim menilai bahwa proses pengembalian seharusnya dilakukan antara pihak terdakwa dan penyidik kejaksaan. Sehingga mekanismenya seharusnya dilakukan di luar sidang. Namun pengacara terdakwa berargumen bahwa proses pengembalian sudah berupaya dilakukan. Bahkan, sebelum tuntutan dibacakan, permohonan kembali diajukan. Hanya saja, JPU tetap pada pendiriannya dengan alasan surat tuntutan sudah siap dibacakan.
Pengacara terdakwa kemudian berpendapat bahwa pengembalian ini berpengaruh terhadap munculnya tuntutan 7 tahun yang sempat dibacakan pada sidang sebelumnya. Mereka mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tipikor. “Bahkan bisa jadi terhadap putusan nantinya. Meskipun putusan itu wewenang majelis hakim," ujarnya.
Usai proses penghitungan uang pengembalian, sidang dilanjutkan dengan agenda utamanya yakni pembacaan pledoi. Pledoi setebal 78 lembar tersebut dibacakan oleh pengacara terdakwa.
Inti dari pembelaan tersebut adalah memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan seluruh dakwaan.
Pengacara terdakwa menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara yang muncul akibat tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Pun demikian dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mereka anggap tidak bisa dijadikan dasar ada atau tidaknya kerugian negara. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.
“Bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 Tahun 2016, instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur pada pasal 23 E UUD 1945, pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 15 tahun 2016, pasal 10 ayat 1 Undang Undang BPK,” ujar pengacara terdakwa menguraikan salah satu dalil yang dijadikan sumber pembelaan terdakwa.
Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP. Atau ketiga, setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 2 KUHAP. "Keempat, menyatakan bahwa terdakwa bebas demi hukum. Kelima, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Keenam, membebaskan ogkoa perkara kepada negara," ujar pengacara terdakwa.



