Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaksa Sebut Materi PK Sudah Dijelaskan dalam Sidang Tingkat Pertama

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Jaksa Sebut Materi PK Sudah Dijelaskan dalam Sidang Tingkat Pertama
Jaksa Sebut Materi PK Sudah Dijelaskan dalam Sidang Tingkat Pertama

BALI EXPRESS, DENPASAR - Sempat tertunda, sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Jembrana I Gde Winasa akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa (4/12).  Sidang yang dipimpin Hakim Angeliky Handajani Day itu diisi dengan pengajuan materi PK oleh penasehat hukum Winasa yang terdiri dari Ketut Nurasa dan Jason Purba.
Pengajuan materi PK tersebut langsung ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku pihak termohon. Pihak penuntut umum terdiri dari Jaksa Gede Arthana dan Agus Djehamad dari Kejaksaan Tinggi Bali. Di awal persidangan disebutkan bahwa materi PK yang diajukan Winasa didasari pada novum atau alat bukti baru. Adapun alat bukti baru itu menyangkut Perbup Nomor 4 Tahun 2009.


 


Peraturan itulah yang menjadi dasar sehingga Winasa dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dalam kasus korupsi dana beasiswa STIKES dan STITNA Jembrana pada 2009/2010. Materi PK serta tanggapan penuntut umum tersebut langsung diserahkan kepada majelis hakim. Namun menurut keterangan Gde Arthana mewakili pihak termohon menyebutkan tanggapan pihaknya pada prinsipnya menolak materi yang diajukan Winasa dalam materi PK.


"Dalam persidangan tingkat pertama, soal perbup itu sudah dijelaskan," jelas Arthana.


Agus Djehamad yang saat itu mendampingi Arthana menambahkan Perbup Nomor 4 Tahun 2009 itu bukanlah novum. Karena hal itu sudah sempat dipersoalkan pada tahap eksepsi berikut tanggapan atas eksepsi dalam sidang di tingkat pertama. "Jadi itu bukan novum," tegasnya.


Kendati demikian, pihak Winasa melalui kuasa hukumnya Ketut Nurasa menyatakan itu hak penuntut umum selaku termohon. "Kami akan tanggapi dalam replik. Kalau memang (perbup) itu ada, harus ditunjukkan," tegasnya.


Nurasa menegaskan, perbup itu dipersoalkan dalam sidang sehingga kliennya dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. "Itu (perbup) diributkan tapi barangnya tidak ada. Winasa sendiri tidak pernah menbuatnya," tegasnya.


Dia lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak menyebutkan perbup yang diajukan penuntut umum palsu. Karena bila menyinggung soal palsu, tentu ada aslinya. "Perbup dibuat berdasarkan kajian. Kemudian konsepnya ditandatangani sekda. Ini tidak ada. Aslinya tidak ada bagaimana mau mengatakan palsu. Salinannya juga tidak ada," pungkasnya. 


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

FDS Mpu Kuturan Sasar Kuwum, Edukasi Warga Literasi Hukum

FDS Mpu Kuturan Sasar Kuwum, Edukasi Warga Literasi Hukum

Fakultas Dharma Sastra (FDS) Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada 6–8 November 2026.

DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas

DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas

DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali.

Perkuat Sinergi dan Pendampingan Hukum, GM PLN UIT JBM Audiensi ke Kajati Bali

Perkuat Sinergi dan Pendampingan Hukum, GM PLN UIT JBM Audiensi ke Kajati Bali

Menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Dewata memerlukan sinergi yang kokoh dengan berbagai lini publik, tidak terkecuali jajaran penegak hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer