Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Supremasi Hukum di Negara Hukum

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Supremasi Hukum di Negara Hukum
Supremasi Hukum di Negara Hukum


PEMUNGUTAN suara pada pileg dan pilpres 2019 berjalan dengan aman, lancar dan damai pada 17 April 2019. Partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini tergolong tinggi, diperkirakan lebih dari 80 persen pemilih terdaftar. Pemilu terselenggara di lebih dari 800.000 TPS yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau di Tanah Air dan di luar negeri. Proses panjang dan melelahkan mesti dilalui, dari distribusi logistik, penyiapan tempat pemungutan suara hingga pemungutan dan penghitungan suara.


Rentang waktu kampanye yang terlalu panjang menyebabkan kelelahan lahir dan batin bagi para kontestan dan pendukungmya. Kampanye berlangsung panas diwarnai oleh politik identitas, sentimen primordial, hoaks, fitnah dan ujaran kebencian, terutama sangat kentara di media sosial. Hal itu pada gilirannya meninggalkan sejumlah keprihatinan. Mulai dari keluhan, tuduhan dan luka batin.


Agar tak semakin parah, luka tersebut harus segera diobati. Para kontestan plipres, elite parpol pendukung, tim pemenangan dan relawan sebaiknya segera untuk menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa mereka, yang tadinya berseberangan secara ekstrem pada kutub yang berbeda, sekarang telah kembali bersatu. Dengan demikian suasana masyarakat akan kembali dingin dan penuh persaudaraan. Elite yang rukun akan merukunkan kembali para pendukung di akar rumput yang sempat bersitegang leher selama berbulan-bulan.


Masyarakat diharapkan sabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Semua masalah yang ada berkaitan dengan pemilu hendaknya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, atau di luar koridor konstitusi, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di Bawaslu, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang tersebut harus diterima dengan terbuka dan lapang dada. Itulah esensi supremasi hukum, bahwa supremasi hukum harus dihormati oleh semua warga negara Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum. (*)


*) Penulis adalah Pegiat Media Sosial


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

FDS Mpu Kuturan Sasar Kuwum, Edukasi Warga Literasi Hukum

FDS Mpu Kuturan Sasar Kuwum, Edukasi Warga Literasi Hukum

Fakultas Dharma Sastra (FDS) Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada 6–8 November 2026.

DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas

DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas

DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali.

Perkuat Sinergi dan Pendampingan Hukum, GM PLN UIT JBM Audiensi ke Kajati Bali

Perkuat Sinergi dan Pendampingan Hukum, GM PLN UIT JBM Audiensi ke Kajati Bali

Menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Dewata memerlukan sinergi yang kokoh dengan berbagai lini publik, tidak terkecuali jajaran penegak hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer