Swasembada pangan menjadi pijakan strategis yang menentukan arah pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki tahun 2025, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas utama untuk menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan sepanjang tahun ini mulai menunjukkan hasil nyata, khususnya pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

Keberhasilan Swasembada Beras dan Penghentian Impor

Pada tahun 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan sejarah dengan mencapai swasembada beras dan menghentikan impor komoditas tersebut. Capaian ini didorong oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang memfokuskan pada optimalisasi penyerapan gabah petani lokal oleh Perum Bulog.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa percepatan produksi beras nasional bahkan melampaui target awal. Berdasarkan data BPS, peningkatan produksi hingga jutaan ton pada 2025 telah memberikan ruang fiskal yang lebih kuat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Reformasi Pupuk Bersubsidi: Menurunkan Biaya Produksi Petani

Salah satu kunci keberlanjutan swasembada pangan adalah kesejahteraan petani. Pada Oktober 2025, pemerintah melakukan langkah berani dengan:

• Menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%.

• Melakukan efisiensi industri tanpa membebani APBN.

• Memperbaiki tata kelola distribusi agar pupuk tepat sasaran.

Penurunan biaya produksi ini memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka secara berkelanjutan.

Infrastruktur dan Pengembangan Lumbung Pangan Baru

Untuk mengatasi tantangan penyusutan lahan di Pulau Jawa, pemerintah melakukan langkah-langkah infrastruktur masif melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025:

1. Rehabilitasi Irigasi: Perbaikan jaringan irigasi seluas jutaan hektare di seluruh Indonesia.

2. Food Estate Merauke: Perluasan lumbung pangan di luar Jawa, khususnya di Merauke, Papua.

3. Moratorium Lahan Sawah: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menerapkan moratorium alih fungsi lahan sawah untuk menjaga luas lahan pertanian produktif.

Ekspansi ke Swasembada Protein, Gula, dan Garam

Setelah sukses dengan beras, pemerintah mulai memperluas fokus pada komoditas lain di akhir tahun 2025:

• Protein Hewani: Peningkatan produksi telur, daging ayam, dan perikanan melalui pembangunan pabrik pakan.

• Swasembada Gula: Ekspansi lahan tebu secara signifikan, terutama di Jawa Timur, untuk menghentikan impor gula putih.

• Kedaulatan Garam: Penguatan ekosistem produksi garam nasional untuk kebutuhan industri dan konsumsi.

Kesimpulan

Capaian swasembada pangan 2025 bukan sekadar angka produksi, melainkan bukti keseriusan visi Kedaulatan Ekonomi Prabowo-Gibran. Dengan integrasi kebijakan dari hulu ke hilir dan keberpihakan nyata pada petani, Indonesia kini memiliki fondasi ketahanan pangan yang lebih beradab dan berkelanjutan untuk masa depan. ***

Oleh: Dani Pratama (Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute)

Editor : I Putu Suyatra