Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perkara 'Bahasa Sunda' Arteria Dahlan Disetop, Dewan Punya Hak Imunitas

I
RUWATAN : Massa yang tergabung dalam Masyarakat Penutur Bahasa & Aliansi Masyarakat Sunda melakukan aksi ruwatan untuk Arteria Dahlan di Monumen Perjuangan Rakyat, Kamis (3/2/2022).  Antara/Novrian Arbi
RUWATAN : Massa yang tergabung dalam Masyarakat Penutur Bahasa & Aliansi Masyarakat Sunda melakukan aksi ruwatan untuk Arteria Dahlan di Monumen Perjuangan Rakyat, Kamis (3/2/2022). Antara/Novrian Arbi
JAKARTA, BALI EXPRESS - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menilai penghentian perkara 'Bahasa Sunda' yang dilontarkan oleh anggota DPR RI Arteria Dahlan sudah melalui proses panjang.

"Kita melihat keputusan itu diambil sudah melalui proses yang panjang. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan meminta keterangan banyak ahli, baik ahli hukum pidana, bahasa maupun teknologi informasi," katanya di Jakarta, Sabtu (5/2).

Photo
Photo
DEBUS : Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat melakukan atraksi debus saat berunjuk rasa di depan gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Antara/Muhammad Adimaja.

Dalam keterangan tertulisnya, Edi menegaskan, keputusan penyidik Polda Metro Jaya yang tidak memproses pidana anggota Komisi III DPR DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, sudah sesuai prosedur.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPR RI, Arteria memiliki hak imunitas seperti diatur dalam Pasal 224 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3).

Dengan hak itu, kata dia, anggota DPR RI tidak dapat dituntut di pengadilan terkait dengan sikap, tindakan dan kegiatan saat menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. "Pernyataan Arteri Dahlan yang berujung pada laporan ke Kepolisian disampaikan dalam rapat kerja resmi DPR," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung, Senin (17/1) lalu menyatakan, ada seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara menggunakan Bahasa Sunda ketika rapat kerja.

Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar mengganti Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda tersebut. Namun Arteria tidak mengungkapkan nama Kajati yang dimaksud.

Pernyataan ini membuat Majelis Adat Sunda melaporkan Arteria ke Polda Jawa Barat, Kamis (21/1) karena dianggap melakukan penistaan terhadap suku bangsa. Namun, laporan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena kejadian perkara di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (4/2) menyebutkan, pernyataan Arteria Dahlan tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasar SARA yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Zulpan mengungkapkan, Arteria mempunyai hak imunitas sebagai anggota dewan sesuai dengan Undang-Undang MD3 Pasal 224 UU Nomor 17 Tahun 2014 sehingga tidak dapat dituntut di depan pengadilan.

Karena itu, Zulfan mengimbau kepada pihak yang merasa dirugikan atas ucapan tersebut untuk melapor kepada Mejelis Kehormatan DPR RI (MKD).

Arteria juga sudah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan siap menerima sanksi dari partai yang menaunginya. ant

PDI Perjuangan telah memberikan peringatan kepada Arteria karena dinyatakan melanggar etik dan disiplin partai dalam perkara itu.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

PDI Perjuangan Badung Gelar Gerakan Merawat Pertiwi di Pantai Perancak, Libatkan Kader dan Masyaraka

PDI Perjuangan Badung Gelar Gerakan Merawat Pertiwi di Pantai Perancak, Libatkan Kader dan Masyaraka

Dalam rangka memperingati Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026, PDI Perjuangan Kabupaten Badung, menggelar Gerakan Merawat Pertiwi yang dipusatkan di Pantai Perancak

Tunggu Hari Baik Hingga Setahun Lebih, Kantor DPC PDIP Badung Diplaspas

Tunggu Hari Baik Hingga Setahun Lebih, Kantor DPC PDIP Badung Diplaspas

Setelah lebih dari setahun menunggu hari baik, Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Badung akhirnya diresmikan dengan ditandai dengan upacara melaspas, Senin (9/11).

Setujui Empat Raperda, Fraksi PDIP DPRD Badung Minta Krisis Air Diatasi

Setujui Empat Raperda, Fraksi PDIP DPRD Badung Minta Krisis Air Diatasi

Fraksi PDIP DPRD Badung secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Perda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer