Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Forward Bali Study Tiru soal Moda Transportasi Umum ke DKI Jakarta

I
FORWARD : Forum Wartawan DPRD (Forwad) Bali saat melaksanakan study tiru di Dishub DKI Jakarta, Rabu (9/11). Putu Agus Adegrantika 
FORWARD : Forum Wartawan DPRD (Forwad) Bali saat melaksanakan study tiru di Dishub DKI Jakarta, Rabu (9/11). Putu Agus Adegrantika 
JAKARTA, BALI EXPRESS - Forum Wartawan DPRD (Forwad) Bali melaksanakan study tiru ke Pemerintah DKI Jakarta, Rabu (9/11). Kegiatan tersebut dilakukan karena keberhasilan Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pembenahan dan pengelolaan moda transportasi umum hingga meraih beberapa penghargaan.

Rombongan Forwad Sekretariat DPRD Bali dipimpin langsung Sekwan Gede Suralaga didampingi Kabag Persidangan I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama dan Kasubag TU Kepegawaian Humas dan Protokol, Kadek Putra Suantara.

Rombongan diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Anton R. Parura berserta Kabag Bina Jalan Yayat Sudrajat.

Anton R. Parura, menjelaskan pembenahan sistem transportasi DKI Jakarta membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Dia mengaku dirinya sendiri menjadi pelaku sejarah sejak 2003 terlibat langsung melakukan pembenahan sistem transportasi.

Bahkan hingga saat ini masih terus berbenah melalukan penataan dan pengelolaan moda transportasi publik yang dimanfaatkan masyarakat Jakarta. Salah satunya adalah dengan integrasi semua moda transportasi, termasuk dalam sisi pembayarannya.

"Proses integrasi semua transportasi umum termasuk sisi pembayaran, karena konsekwensinya kemacetan. Karena sebelumnya terlalu sering kita meluaskan jalan  dan menyiapkan lahan parkir, sehingga orang termotivasi membeli kendaraan pribadi," bebernya.

Anton mengatakan setiap hari terdapat 350 kendaraan baru di Jakarta setiap harinya, dan itu memerlukan  1.500 ruas jalan per hari, belum kapasitas jalan yang memang terjadinya kemacetan.

"Fenome pada pagi hari bisa dilihat orang yang tinggal pinggir kota rame-rame masuk ke pusat kota, demikian sebaliknya pada sore hari rame-rame mereka keluar menuju luar kota," jelasnya.

Selain melakukan inovasi untuk moda transportasi, Anton menegaskan pihaknya terus berbenah dalam memfasilitasi untuk pejalan kaki maupun pesepeda. Karena transportasi semua orang adalah kaki, jadi fasilitas jalan kaki yang disiapkan, kalau pendestrian tidak ditata dengan bagus maka orang akan lebih memilih beralih ke kendaraan.

"Kami buat kendaraan pribadi akan dikenakan biaya lebih mahal seperti parkir akan lebih mahal. Tentu ini akan mendorong mereka beralih ke transportasi umum, bukan melarang beli kendaraan pribadi, tapi membatasi untuk mencegah kemacetan ," beber Anton.

Usai bertemu Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada kunjungan hari kedua, Kamis (10/11), rombongan Forwad Sekretariat DPRD Bali berkunjung ke DPRD DKI Jakarta.  Dalam kunjungan tersebut dibahas soal kerjasama  pemberitaan DPRD dengan media yang ada di Jakarta.Dalam kesempatan itu rombongan diterima langsung oleh pihak humas dan keprotokolan DPRD DKI Jakarta.

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD DKI Beberkan Kunci Percepatan Kendaraan Listrik

DPRD DKI Beberkan Kunci Percepatan Kendaraan Listrik

Dukungan regulasi, penganggaran yang konsisten, serta pengawasan menjadi tiga pilar utama yang diterapkan DPRD DKI Jakarta dalam mendorong transformasi energi bersih melalui percepatan penggunaan kendaraan bermotor listr

Media DPRD Bali Studi Tiru ke DKI Jakarta, Dalami Transformasi Energi Bersih dan Kendaraan Listrik

Media DPRD Bali Studi Tiru ke DKI Jakarta, Dalami Transformasi Energi Bersih dan Kendaraan Listrik

Rombongan Press Tour DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan studi tiru ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Selasa (7/7)

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer