DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027, Target Pendapatan Turun Rp42,99 Miliar

BALIEXPRESS.ID- DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Pada kesempatan yang sama juga disampailan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan usulan Propemperda Tahun 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan, target pendapatan daerah dalam APBD 2027 disepakati sebesar Rp2,13 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp43,99 miliar lebih dibandingkan APBD 2026 mencapai Rp2,18 triliun.
Baca Juga: BRI dan Playtopia Group Luncurkan Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia
Sementara itu, target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,11 triliun, mengalami penurunan Rp137,80 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,25 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, yang memimpin rapat paripurna menyatakan penyusunan APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan daerah.
“Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa menghambat iklim investasi di Kabupaten Tabanan,” jelasnya.
Penguatan kemandirian fiskal juga didukung melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, kerja sama antar pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan pendapatan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pemerataan pelayanan publik di Kabupaten Tabanan.
Baca Juga: Pemprov Bali Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan hingga 23 Desember, Sasar Pembaruan Data Wajib Paj
“Badan Anggaran DPRD berharap pemerintah daerah terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi PAD, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” tambahnya.
Selain itu, pengelolaan aset daerah dan pengembangan potensi daerah tujuan wisata (DTW) juga perlu mendapat perhatian melalui penyelesaian kendala pengelolaan, penataan pemanfaatan aset, serta kajian yang komprehensif guna mendukung pengelolaan kawasan wisata secara optimal dan berkelanjutan. (*)



