BALI EXPRESS, DENPASAR – Rencana pembangunan dermaga Sanur sepertinya tinggal menunggu realisasi. Setidaknya, pembangunan dermaga yang diprogramkan Pemprov Bali ini akan mulai jalan pada tahun 2020 mendatang.
Bahkan, Jumat (26/7), Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, meninjau langsung lokasi yang akan dipakai sebagai dermaga tersebut, di Pantai Matahari Terbit.
Kehadiran Menhub disambut langsung Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajarannya, dan jajaran Pemkot Denpasar yang mewilayahi lokasi pembangunan dermaga tersebut.
Usai mendengar penjelasan mengenai desain pembangunan dermaga tersebut dan meninjau lingkungan sekitarnya, Menhub menyebutkan bahwa dermaga Sanur potensial untuk dibangun.
“Kami lihat potensial. Karena ada satu kegiatan yang belum terakomodasi dengan baik,” jelasnya.
Karena itu, desain dan konsep perencanaan yang dia dapatkan dalam kunjungannya itu akan segera difinalkan. Kemudian pembiayaannya nanti akan menerapkan kombinasi APBN dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).
“Artinya dari APBN ada. Swasta juga bisa hadir di sini. Swasta lokal. Swasta nasional bisa gabung di sini (pembangunan dermaga Sanur,” bebernya.
Dia menerangkan, dilibatkannya pihak swasta, semata untuk memberikan pengelolaan yang profesional. Bahkan ia sangat berharap pihak swasta yang masuk nantinya sudah memiliki pengalaman bertaraf internasional.
Dia memberi contoh pembangunan dan pengelolaan Bandara Labuan Bajo. Pihaknya mengundang investor dari luar. Ada yang dari Singapura, Prancis, Jepang, hingga Korea.
“Ini (dermaga Sanur) juga begitu. Nanti kami kombinasikan. Basic-nya APBN. Nanti tambahannya yang menjurus spesialis, itu swasta,” tukasnya.
Turis yang memanfaatkan jalur penyeberangan kan relatif masih rendah? Menhub tak memungkiri itu. Namun dari sisi length of stay, kehadiran dermaga sangat diperlukan.
“Sambil meningkatkan kemampuan Bandara Ngurah Rai, kami juga kembangkan (dermaga) di Sanur. Tanah Ampu juga kami garap lagi. Benoa juga untuk cruise. Tapi Benoa sudah final. Sekarang tinggal skema bisnisnya,” jelasnya.
Mengenai total investasi dalam pembangunan Dermaga Sanur, pihaknya memperkirakan nilainya di kisaran Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar. Itu pun belum termasuk dengan kereta api yang diintegrasikan sebagaimana desain dan konsep perencanaan yang dilihatnya dalam kunjungannya itu. “Kereta api sedang kami identifikasi. Apa yang lebih baik,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Koster menjelaskan, pembangunan dermaga Sanur ini sebagai implementasi konsep transportasi yang terintegrasi antara darat, laut, dan udara, sebagaimana konsep pembangunan infrastruktur yang diprogramkan Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya.
“Ini kaitannya dengan segi tiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan,” jelasnya.
Dia pun menguraikan, ada tiga sasaran yang ingin dicapai dari keberadaan Dermaga Sanur. Pertama, memenuhi kepentingan transportasi masyarakat lokal, khususnya warga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang belakangan mobilitasnya cukup tinggi. “Hilir mudik ke Depasar dan cukup tinggi dinamikanya,” imbuhnya.
Kemudian sasaran keduanya untuk memenuhi kepentingan pelayanan kepada umat Hindu seluruh Bali yang akan bersembahyang ke Pura Ratu Gede Dalem Ped. Terlebih pada masa-masa piodalan di pura tersebut.
“(Umat) se-Bali ke Nusa Penida. Tapi pelayanan transportasinya belum memadai. Yang perempuan sampai harus menaikkan kainnya untuk bisa menyeberang,” jelas mantan anggota Komisi X DPR RI ini.
Dan terakhir, sambung dia, Nusa Penida saat ini sedang berkembang menjadi destinasi wisata baru. Banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke sana, sehingga perlu memberikan pelayanan transportasi yang baik juga.
“Mumpung mau dibangun, sekaligus dengan standard internasional,” imbuhnya.
Karena tiga keperluan itulah, sambung dia, saat dipanggil Presiden RI Joko Widodo, dirinya menyampaikan aspirasi tersebut dan langsung direspon.
“Beliau bahkan meminta respon secepatnya pada 2020. Untuk itulah Pak Menhub hadir ke sini (lokasi dermaga Sanur) untuk memastikan program ini jalan,” pungkasnya.
Disinggung dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemprov Bali, Koster mengatakan, Pemprov Bali memiliki lahan untuk kepentingan itu.
“Kami sih berharap maksimalnya dari APBN (untuk pembiayaan). Tapi tadi disebutkan skemanya KBPU. Karena ini (dermaga) memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi ke depannya,” pungkas Koster.
Editor : Nyoman Suarna