Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Koster usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (5/6). "Tetua kita di Bali, orang- orang suci dulu kita di Bali menata Bali salah satunya itu dengan melakukan upaya niskala, itulah sebabnya Bali memiliki aura yang kuat, taksu yang kuat, tenget, daya tarik salah satu sumber aura alam Bali adalah gunung,” paparnya.
Maka dengan mmepertimbangkan berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi Wayan Koster memilih mengikuti arahan dari para Sulinggih. Selain itu semua mendukung, dari PHDI, MDA juga dikatakan mendukung, termasuk tokoh mendukung. “Saya sudah merapatkan ini, dan berapa ada pemandu dan yang mendaki di Gunung Batur maupun Gunung Agung,” beber dia.
Gubernur Bali yang juga selaku Ketua DPD PDIP ini menegaskan sudah menghitung berapa wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang mendaki gunung termasuk berapa pendapatannya sudah dihitung. Dalam setahun, ia menyebutkan di Gunung Agung di bawah 100 juta, sementara di Gunung Batur hampir 1 miliar,” sambungnya.
Pendapatan di Gunung Batur, kasnya itu masuk ke Kementerian Kehutanan sementara dari hasil Gunung Agung ke desa adat, karena masih kewenangan provinsi. “Kalau kita mempertibangkan gunung jadi obyek wisata, pertama ketika ada nodai kawasan suci secara ekonomis kecil sekali. Dibandingkan pendapatan dan resiko aura Bali ini terus menurun. Ketika kesucian Bali terus menurun maka daya tarik orang ke Bali akan menurun juga. Kalau daya tarik Bali menurun logikanya adalah kedepan orang yang ke Bali akan menurun,” tegas Koster.
Maka dia menegaskan lebih mengorbankan gunung sebagai obyek wisata ditutup daripada Bali kehilangan taksu. “Wisman banyak ke Bali karena kekuatan auranya ini, dijaga sama-sama jangan dikorbankan yang dampak ekonomi skala kecil ketimbang hal yang besar. Saya tidak gegabah memutuskan ini, memperhitungkan sekala dan niskala,”ungkapnya.
Disinggung mulai kapan gunung akan ditutup sebagai obyek wisata, Gubernur Koster menegaskan akan dibuatkan Perda. Namun saat ini ia telah bersurat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelarangan tersebut. Sementara pemandu pendaki yang ada selama ini akan dijadikan pegawai oleh Pemprov Bali.
“Mereka menjadi penjaga gunung dan penjaga hutan, diangkat tenaga kontrak, lebih tinggi pendapatannya,” tandas Koster. Editor : I Dewa Gede Rastana