SINGARAJA, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan tanggapan atas masukan-masukan yang diberikan DPRD Buleleng. Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menyampaikan tanggapan tersebut, Rabu (12/7) pagi. Masukan terhadap pemulihan ekonomi hingga pelestarian budaya pun disepakati.
Pemkab Buleleng sepakat atas saran dari gabungan fraksi PDI-P, Gerindra dan Demokrat Perindo mengenai kebijakan strategis percepatan pemulihan ekonomi. Hal itu dimaksudkan untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan gini rasio. Saran itu disampaikan saat pemandangan umum fraksi belum lama ini. Terhadap hal itu telah diambil kebijakan melalui transformasi ekonomi dengan memberikan prioritas bagi pelaku UMKM, hilirisasi sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja melalui padat karya, ekonomi kreatif dan digital yang disinergikan dengan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat Buleleng. “Sebenarnya setiap program dan anggaran mengarah kesana (kemiskinan dan pengangguran). Hanya saja ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Saya juga lama menangani itu hampir 8 tahun,” terangnya.
Dalam hal kemiskinan dan pengangguran, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Penciptaan peluang kerja serta pengurangan pengeluaran bagi masyarakat miskin. Hal itu dirasa dapat menanggulangi permasalahan ekonomi pada keluarga kurang mampu. “Berikan dia peluang kerja. Kurangi pengeluarannya, seperti pendidikan gratis dalam hal beli baju misalnya, gratis pelayanan kesehatan. Untuk pendapatan mereka itu berikan peluang kerja. Pekerjakan mereka. Sederhana saja,” tegasnya.
Disamping pemulihan ekonomi, masukan dalam hal pelestarian budaya juga menjadi kesepakatan. Saran yang disampaikan dari fraksi Golkar mengenai lomba Sapi Gerumbungan disetujui. Perhelatan Sapi Gerumbungan biasanya dilakukan saat Lovina Festival setiap tahunnya. “Kami sependapat. Ini untuk meningkatkan minat masyarakat memelihara sapi yang berkualitas. Ini telah diagendakan juga dalam Lovina Festival. Kami akan terus melakukan pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok sapi gerumbungan,” terangnya.
Saran soal pemerataan sekolah agar tak ada lagi sekolah favorit juga disepakati. Pemkab Buleleng akan melakukan penyisiran data dan meningkatkan sarana-prasarana serta mendistribusikan guru-guru penggerak. Sehingga fasilitas pendidikan baik dari sarana hingga tenaga pendidik merata.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menjelaskan, angka kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus utama dalam pemulihan ekonomi. Pernyataan itu pun telah berulang kali disampaikan DPRD Buleleng agar angka kemiskinan di Buleleng dapat dientaskan. Wabah pandemi yang terjadi tidak saja menjadi penyumbang angka kemiskinan di Buleleng. Angka pengangguran juga bertambah akibat wabah yang terjadi selama dua tahun lebih itu. Selain fokus menanggulangi kemiskinan, pemerintah juga berupaya menekan angka pengangguran terbuka di Buleleng. “Fenomena itu juga. Angka pengangguran di Buleleng lumayan. Dan sampai akhir tahun 2023, kami bekerja keras untuk itu, semoga yang kami inginkan tercapai,” harapnya.
Untuk diketahui, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buleleng tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka sebesar 5,20 persen. Kondisi ini terjadi lantaran perekonomian Buleleng belum pulih paska pandemi covid-19.
Hal ini juga berdampak pada belum tumbuhnya secara optimal kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, sehingga belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di wilayah Buleleng. (*)
Editor : I Dewa Gede Rastana