GIANYAR, BALI EXPRESS - Tanggapan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Dewa Gede Alit Mudiarta yang senada pula dengan tanggapan mantan Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra soal pencairan hibah bansos tanpa muatan politik disebut bohong besar.
Jawaban eksekutif dinilai hanya bersifat normatif, klise dan justru menunjukkan keberpihakan secara politis.
“Bohong besar juga jika dikatakan bahwa yang tidak cair diantaranya karena kurang lengkapnya administrasi. Faktanya sudah banyak yang tahap NPHD dan si pemohon telah buka rekening sesuai arahan SKPD terkait,” ungkap anggota DPRD Gianyar Fraksi Golkar I Made Togog, Rabu (27/12).
Pihaknya memahami tentang apa yang disebut skala prioritas dalam perspektif perencanaan, penganggaran dan eksekusinya. Namun dalam penjelasannya, Sekda dinilai tidak fair.
“Kami sangat paham bahwa Mandatory Spending merupakan skala prioritas utama yang tak boleh diganggu gugat, seperti halnya pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan bidang lain, mengingat itu amanat Undang-Undang. Sekda tidak fair, mestinya jujur menjelaskan indikator skala prioritas itu apa saja,” ujarnya.
Menurut Togog, perbandingannya harus jelas. Jika bicara Hibah-Bansos, bandingkanlah antara yang difasilitasi oleh Bupati (eksekutif) dengan Legislatif, dan antara Anggota Dewan satu dengan yang lain. “Benar bahwa dalam perspektif penyusunan APBD, secara formal tidak ada istilah dan pembedaan antara Hibah-Bansos yangg difasilitasi oleh Bupati, DPRD dan antara anggota DPRD, tetapi secara faktual dan politis, itu smua tak bisa dipungkiri keberadaanya,” bebernya.
Kata Togog, bukti-bukti faktual pencairan hibah bansos yang didominasi partai penguasa cukup mudah bisa ditemukan di depan balai Banjar di Gianyar. Bahkan ukuran baliho yang mencantumkan nominal bansos berikut wajah fasilitator tertampang nyata.
“Jika Sekda kekeh pada pendiriannya, coba cek, begitu banyak depan balai banjar ada Baliho/Bender yang terpasang berisi foto dan kalimat yang jelas: Terimakasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota Dewan, atas Hibah Wantilan senilai sekian Rupia , Berani Sekda membantah bahwa faktual itu bukan Hibah bansos yg difasilitasi oleh Bupati atau Anggota DPRD?,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pencairan hibah bantuan sosial di Kabupaten Gianyar dinilai ada yang tak beres. Satu sisi hibah bansos mengucur deras yang difasilitasi partai penguasa. Sedangkan hibah bansos yang difasilitasi partai lain tak jelas, bahkan kemungkinan besar tak terealisasi.
Kekecewaan atas tidak beresnya pencairan hibah bansos ini dirasakan oleh sejumlah anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Golkar, Demokrat dan Gerindra.
. Baca Juga: Amor Ing Acintya! Ayahanda Mantan Bupati Klungkung Berpulang
Sekda Gianyar I Dewa Alit Mudiarta saat dikonfirmasi, menampik dugaan tidak beresnya pencairan hibah bansos. Dewa Alit juga mengatakan tidak ada muatan politik dalam pencairan hibah bansos. Bahwa hibah bansos ini, tidak ada istilah milik anggota DPRD a atau b, semua hibah bansos tersebut milik masyarakat.
Sementara dalam proses pencairannya, kata Dewa Alit, hal tersebut ada skala prioritas. Dalam skala priotitas ini, hibah bansos masuk dalam prioritas terakhir. Yang utama adalah anggaran yg bersifat wajib, sertifikasi guru, insentif sulinggih, bagi hasil, gaji, dll. Terkait pencairan hibah bansos ini juga berpatokan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Target PAD kita Rp 1,7 triliun, namun realisasinya Rp 1,4 triliun, sehingga tak semua belanja bisa cair termasuk hibah bansos,” ujarnya.(*)
Editor : I Dewa Gede Rastana