KLUNGKUNG, BALI EXPRESS – Adanya perubahan status pegawai kontrak menjadi pegawai profesional di BLUD RSUD Klungkung membuat pihak manajemen angkat bicara.
Sebelumnya peralihan status kepegawaian itu diduga menyalahi aturan lantaran tanpa melalui tes atau pun rekruitmen tersebut sarat dengan unsur KKN. Pasalnya pengangkatan hanya dilakukan kepada Tim IT saja dan di dalam tim tersebut ada anak Wakil Direktur Administrasi Umum dan SDM, dr. Ida Ayu Megawati.
Peralihan status kepegawaian itu pun membuat pegawai bersangkutan mendapatkan kenaikan gaji drastis dari Rp 1,3 juta sebulan menjadi Rp 4 juta.
Direktur RS Klungkung dr. I Nengah Winata menyampaikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan terhadap 10 orang tenaga IT. Hal itu dilakukan karena saat ini RSUD Klungkung tengah melakukan digitalisasi untuk pelayanan.
Disamping itu, ia berdalih pengangkatan pegawai kontrak menjadi tenaga professional BLUD merupakan reward atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga ahli IT. Ia pun menegaskan jika tidak ada unsur nepotisme, meski salah satu dari tenaga ahli IT yang diangkat merupakan anak dari petinggi di RSUD Klungkung.
"Agar nyaman bekerja di Klungkung manajemen mengambil suatu sikap yakni memberikan reward, untuk memajukan atas kesepakatan bersama," paparnya Kamis (4/4).
Sementara itu, saat ditanya mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkatan tenaga profesional, Winata mengaku belum menemukan aturan tersebut. Selama ini pengangkatan pegawai dilakukan sesuai dengan kesepakatan tim melihat dari anggaran dan tenaga yang dibutuhkan.
Menurutnya keleluasaan dalam merekrut tenaga ini sangat penting agar manajemen bisa cepat mengisi posisi vital demi mencegah terganggunya layanan.
Sehingga pihaknya mengaku siap apabila dipanggil oleh Komisi I DPRD Klungkung, untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Baca Juga: Pemudik Padati Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, ASDP Mulai Operasikan Dua Kapal Jumbo
Disisi lain itu Sekretaris Komisi I DPRD Klungkung I Wayan Widiana mengatakan jika Komisi I dan Komisi III akan melakukan rapat kerja dengan RSUD Klungkung membahas tentang sumber daya manusia dan pelayanan.
"Nanti akan kita tanyakan. Karena tanggal 29 April Komisi I akan ada Raker dengan Diskes dan RSUD terkait SDM," tegasnya. (*)