BALIEXPRESS.ID - Ketua Komisi III DPRD Badung Wayan Sandra menerima jajaran Dekanat dan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Kamis (11/7/2024).
Kunjungan ke Badung ini dilakukan dalam rangka Universitas Wahid Hasyim akan menyelenggarakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
Wayan Sandra mengatakan Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan yakni Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang.
Badung selatan berada pada sektor pariwisata, Badung tengah ekonomi dan perkantoran, sedangkan Badung utara bertumpu pada sektor pertanian.
“Pendapatan utama Badung itu dari sektor pariwisata, budaya yang kami junjung adalah keramah-tamahan dan toleransi penduduk. Apalagi kami 10 tahun ini memiliki Bupati yang sangat toleransi, bukan hanya Pura, Masjid dan Gereja pun diberi bantuan renovasi,” paparnya didampingi Kabag Hukum DPRD Badung AA Raka Arnawa.
Terkait pendapatan daerah, Sandra mengungkapkan, pada tahun 2024 PAD Badung dirancang sebesar Rp7,2 triliun lebih.
Sedangkan, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Badung merancang APBD sebesar Rp10,5 triliun lebih.
Pihaknya pun menerangkan, sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Langkah-langkah yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti pajak PBB dan daerah pertanian gratis. Pendidikan gratis termasuk juga diberikan seragam dan laptop gratis untuk siswa SD. Biaya kesehatan masyarakat ditanggung penuh oleh Pemerintah. Langkah-langkah inilah yang dilakukan Pemkab Badung untuk mensejahterakan rakyatnya,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara Dekan Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Dr. Mastur selaku ketua rombongan mengucapkan, banyak terima kasih kepada DPRD Badung yang telah menerima dengan sangat baik dalam rangka kegiatan KKL ini.
Ia menyebutkan, Pemerintahan Kabupaten Badung sangat menarik untuk dikunjungi.
Sebab, Pemkab Badung terkenal dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling besar dari semua kabupaten/kota di Bali.
“Tentunya ini tidak terlepas dari campur tangan anggota Dewannya dalam fungsi pengawasan dan budgeting. Oleh karena itu kami ingin tahu, yang selama ini hanya belajar teori, bagaimana pembuatan Perdanya karena Bali sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Badung,” terangnya. (*)
Editor : I Made Mertawan