BALIEXPRESS.ID – Presiden RI Joko Widodo memberikan warning atau peringatan keras kepada pemerintah di Bali terkait rencana pembangunan MRT/LRT di provinsi tersebut.
Dalam pernyataannya, Jokowi mengingatkan agar Bali berhati-hati dan menghitung seluruh biaya pembangunan dengan cermat.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya memperhatikan biaya operasional yang besar setiap tahunnya, yang akan membutuhkan alokasi APBD yang signifikan.
Bahkan, Jokowi menyebut untuk biaya operasional MRT di Jakarta masih membutuhkan subsidi sampai Rp800 miliar per tahun. Bahkan, jika MRT Jabodetabek selesai mencapai Rp4 triliun per tahun besaran subsidinya.
Kata Jokowi, membantun MRT ini secara hitung-hitungan bisnis merugi. Namun, memang tanpa membangun MRT, akan ada kerugian lebih besar akibat kemacetan yang mencapai Rp65 triliun.
Menanggapi peringatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa arahan Presiden adalah hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan di Bali.
Menurutnya, Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah di Bali karena sudah punya pengalaman dalam membangun MRT yang membutuhkan biaya besar dalam pembangunan dan operasionalnya.
"Tentu itu adalah pimpinan kepala pemerintahan yang di mana beliau telah memiliki pengalaman panjang di dalam membangun MRT di Jakarta. Tentu pengalaman itu beliau sampaikan kepada kita semua pemangku kepentingan di Bali untuk memahami itu, kata Dewa Indra.
Dia melanjutkan, "karena itu kita semua stakeholder di Bali harus menyampaikan terima kasih salam hormat kepada beliau telah memberikan warning kepada kita."
Dewa Indra mengakui, membangun MRT perlu kehati-hatian, membutuhkan investasi yang tinggi, membutuhkan dukungan finansial dari APBD.
"Itu tentu harus kita maknai sebagai sesuatu yang harus kita camkan dengan baik karena beliau punya pengalaman panjang terhadap itu," ujar Dewa Made Indra.
Lebih lanjut, Dewa Made Indra menjelaskan bahwa kondisi pendanaan di Bali berbeda dengan Jakarta, mengingat keterbatasan fiskal APBD Bali. Namun, upaya telah dilakukan untuk memastikan proyek ini tetap berjalan dengan optimal.
"Iya betul, karena kita memahami betul kondisi fiskal APBD kita sangat terbatas maka Pak Penjabat Gubernur dengan dibantu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan membangun kolaborasi untuk memaksimalkan peran investasi swasta dalam pembangunan ini. Jadi sudah didesain sedemikian rupa. Tentu saja peringatan presiden tetap penting, kan beliau kepala pemerintahan yang punya pengalaman panjang soal itu," tambahnya.
Sekda Bali juga menyebut bahwa konsep pendanaan proyek ini telah dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari pembangunan MRT di Jakarta, di mana ada pembagian investasi antara pihak swasta dan APBD DKI.
"Iya betul, karena di Jakarta juga ada share antara investasi oleh pihak swasta dan juga oleh APBD DKI. Beliau ingin menyampaikan itu. Karena kita tahu pembangunan MRT ini memerlukan investasi yang sangat besar, sehingga warning itu sangat penting buat kita," jelasnya.
Dewa Made Indra menekankan bahwa pihak swasta yang berinvestasi dalam proyek ini akan diberikan kesempatan untuk mengelola operasional MRT/LRT guna memastikan pengembalian modal mereka. "Iya konsep kita seperti itu, karena ini dibangun oleh swasta, mereka mengeluarkan banyak uang, tentu mereka harus diberi kesempatan untuk operasional supaya modal mereka kembali," pungkasnya. ***
Editor : Y. Raharyo