SINGARAJA, BALI EXPRESS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng mengajak masyarakat dan komunitas lokal untuk turut serta dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024. Tahapan Pilkada 2024di Buleleng saat ini telah memasuki minggu keemapat. Bawaslu pun mengingatkan masyarakat untuk tidak terlena dengan pemberian dari para pasangan calon. Masyarakat justru diharapkan dapat melaporkan jika ada indikasi politik uang.
Ketua Bawaslu Buleleng, Carna Wirata, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pilkada untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi kunci kesuksesan pemilu, tidak hanya bergantung pada para kontestan. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi telah meningkat, ditandai dengan penolakan terhadap praktik politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya. Meski begitu, Bawaslu menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Saat ini, di setiap desa hanya ada satu pengawas, serta satu pengawas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawasi sekitar 600 pemilih dan hanya ada 700 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Oleh karena itu, kami membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk membantu pengawasan,” ujar Carna, Rabu (16/10) siang.
Sebagai upaya meningkatkan partisipasi tersebut, Bawaslu Buleleng mengadakan pertemuan dengan berbagai komunitas untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu dan melakukan pencegahan jika terindikasi adanya pelanggaran.
“Hari ini kami mengundang komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah hal-hal negatif yang mungkin terjadi di masyarakat selama tahapan pilkada,” tambahnya.
Bawaslu Buleleng berharap kolaborasi dengan komunitas lokal dapat memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput, sehingga potensi pelanggaran bisa diminimalisir dan kualitas demokrasi di Buleleng dapat semakin baik. ***
Editor : Dian Suryantini