SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kabupaten Buleleng kini mencuri perhatian nasional, bukan lagi hanya karena keindahan alamnya, tetapi karena lonjakan pembangunan di berbagai sektor. Di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Ketut Lihadnyana, daerah ini tampaknya melompat jauh ke depan.
Namun, di balik berbagai pujian yang mengalir, apakah semua ini benar-benar transformasi monumental atau sekadar kewajiban dasar seorang kepala daerah?
Sejak dilantik pada 2022, Lihadnyana menghadirkan sederet pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi dan penerapan sistem merit yang ketat.
Berkat ini, Buleleng berhasil mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut. Selain itu, pengelolaan ASN dipuji dengan predikat sangat baik, dan penghargaan regional dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) berhasil diraih.
Di bidang kesejahteraan, program seperti bedah rumah, bantuan sosial, dan peningkatan layanan kesehatan membawa dampak besar. Angka kemiskinan ekstrem ditekan hingga nol persen, sementara prevalensi stunting turun drastis.
Kendati demikian, kedua hal tersebut tentu saja bukan satu-satunya akar permasalahan di Buleleng. Angka kemiskinan ektrem hingga nol persen dan penurunan angka stunting tentu tidak serta merta menyelesaiakan permasalahan di Kabupaten Buleleng.
“Ini adalah tugas bersama, dari kabupaten hingga desa,” ujar Lihadnyana. Pernyataan ini benar, tetapi justru menggambarkan bahwa pencapaian tersebut bukan hanya hasil kerja individu, melainkan kolaborasi banyak pihak, termasuk masyarakat.
Ekonomi Buleleng juga tampak stabil, dengan inflasi yang terus menurun dari 4,63 persen pada 2022 menjadi hanya 1,61 persen pada akhir 2024, terendah di Bali.
Meskipun demikian, apakah stabilitas ini sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi lokal? Bagaimana dengan kualitas hidup masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang masih berjuang bangkit pasca-pandemi?
Infrastruktur menjadi sektor yang terlihat jelas perubahannya. Jalan diperbaiki, fasilitas publik ditingkatkan, dan ruang-ruang hijau seperti joging track di Lapangan Bhuana Patra Singaraja dibangun.
Namun, pembangunan ini tetap memunculkan pertanyaan klasik: apakah proyek-proyek ini sudah sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas masyarakat?
Sektor seni dan budaya juga mendapat sorotan. Komitmen melestarikan tradisi lokal diapresiasi, tetapi tantangan tetap ada. Selain itu, keberhasilan Pilkada yang damai dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai bukti demokrasi yang sehat.
Namun, seberapa besar peran pemerintah dalam membangun kesadaran ini, atau apakah masyarakat secara alami mengambil alih perannya dalam pembangunan?
Lihadnyana, dengan rendah hati, menegaskan bahwa ini semua adalah bagian dari tugasnya sebagai pemimpin daerah. “Ini bukan prestasi, melainkan kewajiban,” katanya. Pernyataan ini, meskipun terdengar sederhana, justru membuka ruang refleksi.
Baca Juga: Buleleng Sukses Turunkan Angka Stunting, Terima Insentif Rp 17,5 Miliar
Kabupaten Buleleng memang bergerak maju. Namun, di tengah euforia pencapaian, penting untuk tetap kritis. Apakah kemajuan ini berkelanjutan? Dan yang lebih penting, apakah perubahan ini benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat? ***
Editor : Dian Suryantini