BALIEXPRESS.ID - Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I G.A.K Kartika Jaya Seputra, menegaskan bahwa layanan wifi untuk desa adat di Bali tidak pernah terputus.
Menurutnya, sejak 2019, pembiayaan wifi tersebut bersumber dari anggaran desa adat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, sehingga operasionalnya tetap berjalan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan kegiatan daring di desa adat.
Demikian dikatakannya pada Kamis (17/1).
Kartika menjelaskan bahwa sejak 2019 anggaran untuk wifi di desa adat berasal dari hibah, bukan dari Diskominfos Bali, sehingga tidak menjadi ranah Dinas PMA untuk menjawabnya.
“Selanjutnya itu jangan ditanya saya, yang di desa adat jadi, yang saya ingin sampaikan dari tahun 2019 desa adat sudah diberikan anggaran untuk salah satu membiayai wifi,” katanya.
Menurutnya, wifi gratis tersebut tidak mungkin dihentikan karena sistem administrasian di desa adat membutuhkan wifi.
Seperti aplikasi keuangan dan juga rapat yang biasanya dilakukan daring.
“Sekarang ada sistem aplikasi keuangan desa adat, kami sering zoom meeting, itu saran kerja di desa adat di pura dan banjar. Wewidangan desa adat. Semua,” ungkapnya.
Kartika menegaskan, berkaitan dengan wifi tidak ada masalah.
Tidak ada pemutusan di desa adat.
Baik itu di kantor desa adat, pura maupun bale banjar karena pembiayaan bersumber dari desa adat.
“Yang masuk ke desa adat tidak ada masalah. Desa adat sudah punya anggaran untuk membiayai itu. Dari dulu sebenarnya sudah ada itu. Sehingga tidak ada terkait soal yang lain. aman itu tidak terjadi apa,” tegasnya.
Sebelumnya, layanan wifi gratis Bali Smart Island (BSI) yang dibiayai Pemprov Bali dihentikan mulai 1 Januari 2025.
Penghentian ini terjadi karena tidak adanya alokasi dana bantuan untuk penyelenggaraan wifi gratis di kabupaten/kota di Bali, sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali terkait APBD 2025.(ika)
Editor : Rika Riyanti