BALIEXPRESS.ID - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali mengungkap berbagai permasalahan pariwisata yang menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Kantor PHRI Bali, Rabu (22/1).
Salah satu isu utama adalah dampak perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang dinilai memicu alih fungsi lahan.
“Isu-isu dari tingkat kabupaten/kota, ada isu-isu provinsi, dan tingkat nasional. Masalah perizinan yang mana banyak menimbulkan persoalan di Bali,” kata Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.
Baca Juga: Identitas Ms. X yang Ditemukan Dibawah Tebing Uluwatu Masih Misterius, Polisi Sebar Ciri-Ciri Korban
Selain itu, PHRI Bali juga menilai kebijakan golden visa dengan nilai investasi minimal Rp 10 miliar terlalu rendah untuk standar Bali, sehingga dianggap tidak relevan.
Pihaknya menilai, nominal investasinya sangat kecil berdasarkan aturan Rp 5,6 miliar sebagai jaminan dan angka investasi Rp 10 miliar.
Bagi Cok Ace itu sangat murah, tidak usah orang asing, warga Indonesia bahkan dikatakannya dapat memenuhi syarat itu.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Belum Jangkau Semua Siswa, Presiden Prabowo Minta Maaf
“Tempat infrastruktur, airport yang bukan 24 jam. Kemudian dengan internet kita yang hampir mengcover seluruh Bali. Tentu harga tersebut kami anggap terlalu murah untuk Bali,” jelas pria yang akrab disapa Cok Ace ini.
Menurutnya, seharusnya angka investasi lebih dari itu yang minimal bisa membuat hotel bintang 5 plus.
Kalau hanya Rp 10 miliar, itu hanya jadi 3 unit vila.
Baca Juga: Oknum Pemangku Pura Melanting Diduga Gelapkan Sesari, Pengempon Pura Pulaki Beri Klarifikasi
PHRI Bali berharap agar ada perbedaan nilai investasi untuk wilayah Bali.
“Kalau melihat angka Rp 10 miliar investasi lokal, orang Bali bisa. Untuk apa undang investor asing, kami harapkan jumlah kebih besar yang tidak tersentuh misalkan hotel bintang 5 plus. Memang pasar tertentu mengangkat kualitas destinasi kita. Hanya buat vila yang tidak lebih kita mampu kerjakan di Bali, buat apa kita investor seperti itu,” tuturnya.
Disisi lain, pihaknya melihat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai masih menampung kedatangan pengunjung ke Bali, hanya saja infrastruktur jalan kurang memadai.
Baca Juga: CATAT! Ini Daftar 21 Penyakit dan Layanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
Permasalahan infrastruktur ini menjadi kendala bagi Bali untuk kemajuan pariwisata Bali yang berkualitas hingga tahun 2026 mendatang.
Cok Ace mengungkapkan, hasil dari rakerda ini akan dibawa ke munas PHRI yang akan digelar dalam waktu dekat di Bogor.
Tidak hanya itu, kemacetan yang menjadi permasalahan pariwisata di Bali.(***)
Editor : Rika Riyanti