BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Provinsi Bali semakin serius dalam menjaga kelangsungan budaya dan identitas masyarakatnya.
Program KB Bali yang diinisiasi Gubernur Bali Wayan Koster kini menjadi prioritas utama untuk segera direalisasikan.
Program ini bukan sekadar pengendalian penduduk, tetapi lebih jauh bertujuan untuk menjaga eksistensi ras Bali yang dianggap sebagai penjaga utama kebudayaan Bali.
Baca Juga: Parade Ogoh-Ogoh di Catus Pata Jembrana 2025: Atraksi Spektakuler yang Memukau Ribuan Warga!
Fakta mengejutkan terungkap! Pertumbuhan penduduk Bali yang mencapai 1,01 persen ternyata bukan didominasi oleh orang asli Bali.
Jika tren ini terus berlanjut, siapa yang akan melestarikan budaya Bali di masa depan?
"Siapa yang memahami dan menjalankan budaya Bali kalau bukan orang Bali sendiri? Kita harus melindungi ras unggul ini karena kebudayaan tinggi yang membuat Bali terkenal berasal dari orang Bali itu sendiri. Ini langkah logis dan tidak diskriminatif," tegas Kadisbud Provinsi Bali, Prof. I Gede Sugiartha, dalam rapat koordinasi pemerintah daerah di Kantor Dinas Kebudayaan Bali, Kamis (20/3).
Regulasi Masih Dirancang, Bakal Ada Perda atau Pergub?
Program KB Bali kini menunggu kepastian hukum. Kadisbud Arya Sugiartha mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat mandat langsung dari Gubernur Koster untuk merancang regulasi yang sesuai.
Namun, ini bukan tugas yang bisa diselesaikan sendiri.
"Program ini melibatkan berbagai sektor, termasuk Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Capil, dan Dinas PMA. Semua masih dalam tahap perumusan, termasuk aspek hukum yang akan ditetapkan melalui perda atau pergub," jelas mantan Rektor ISI Denpasar itu.
Bahkan, Gubernur Bali dikabarkan akan membentuk tim khusus guna mempercepat perumusan kebijakan ini agar segera bisa diterapkan.
Jika regulasi ini resmi berjalan, Bali akan memiliki langkah konkret dalam menjaga kesinambungan kebudayaannya untuk generasi mendatang.
Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai program prioritas Gubernur, termasuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Hari ini kami mengumpulkan dinas kabupaten/kota untuk bersinergi dan mengeksekusi program yang telah dirancang oleh Pak Gubernur," pungkas Arya Sugiartha.
Langkah ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana tanggapan masyarakat Bali terhadap kebijakan ini?
Akankah program ini menjadi solusi atau justru memicu perdebatan? Kita tunggu kelanjutannya! ***
Editor : I Putu Suyatra