BALIEXPRESS.ID-Kemunculan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Bali beberapa waktu lalu memicu beragam reaksi publik.
Banyak warganet mempertanyakan urgensi keberadaan ormas tersebut di tengah sistem keamanan adat Bali yang sudah mengakar.
Senator DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, turut angkat bicara melalui akun Instagram pribadinya @aryawedakarna pada Jumat, 2 Mei 2025.
Dalam unggahan tersebut, ia memberikan pandangan tegas mengenai situasi keamanan dan kehadiran ormas di Bali.
“DPD RI merasa bahwa tidak perlu mendirikan ormas-ormas apapun di Bali terutama ormas yang berkepentingan untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat karena kita sudah memiliki polri sesuai dengan undang-undang, kita sudah memiliki TNI dan kita sudah memiliki pecalang yang ada di hampir 1500 desa adat kita diseluruh provinsi Bali," ujarnya dikutip Jumat, 2 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa peran keamanan di Bali sudah cukup dijalankan oleh lembaga resmi dan pacalang adat.
Menurutnya, keputusan untuk menindak ormas ada di tangan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Soroti Pengaruh Konflik Keluarga terhadap Kenakalan Remaja, Beri Solusi Begini
“Maka dari itu, satu hal yang ingin sekali lagi kami tegaskan bahwa ormas yang disebut-sebut meresahkan ini semuanya tergantung kepada gubernur, bupati dan walikota sebagai pejabat eksekutif yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat melarang maupun juga untuk membatasi bahkan membubarkan ormas itu sekalipun," tegasnya.
Ia menyatakan bahwa pihaknya di DPD RI akan terus mengawasi perkembangan isu ini dari pusat.
“Kita akan pantau dari Senayan Jakarta dan kita berikan waktu kepada semua pihak, baik ormas maupun juga dari pemerintah termasuk juga gerakan masyarakat adat yang saya harap juga berbicara," lanjutnya.
Arya juga menyebut bahwa sudah ada preseden di beberapa daerah di Indonesia mengenai penolakan terhadap ormas tertentu oleh masyarakat adat.
“Di beberapa wilayah di Indonesia gerakan masyarakat adat sudah menolak ormas-ormas tertentu dan itu juga dimungkinkan oleh undang-undang kita," ungkapnya.
Ia mendorong eksekutif di Provinsi Bali untuk mendengar aspirasi masyarakat lokal terkait keberadaan ormas yang dinilai mengganggu.
“Silakan untuk saudara-saudara di wilayah provinsi Bali terutama untuk eksekutif untuk dapat mengamini keinginan dari masyarakat Bali terkait dengan ormas yang meresahkan," tambahnya.
Baca Juga: AWK Sarankan Bali Tiru Langkah Dedi Mulyadi Hadapi Ormas Meresahkan
Arya Wedakarna juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kedamaian dan nilai-nilai luhur Bali.
“Ngiring kita jaga Bali, semoga Bali setata santi dan damai selalu,” tutupnya dalam unggahan tersebut.
Postingan video tersebut sontak memicu gelombang dukungan dari warganet.
Sejumlah komentar memenuhi kolom unggahan tersebut, menunjukkan aspirasi kuat masyarakat Bali.
“Tolak ormas luar dibali , apalagi yang sudah bikin kerusuhan.” Tulis akun @dodyagusp.
Baca Juga: Ramai Isu GRIB di Bali, Arya Wedakarna Sebut Ormas Meresahkan Bisa Ditolak Pemda dan Adat
“Ormas ga usah lah, bikin resem bali saja. Optimalkan Pecalang di setiap desa adat, itu sudah luar biasa. Ormas ga penting.” Tulis akun @ gust1ngurah.
“Tolak ormas luar. Perkuat pengamanan desa sprti pecalang, bankamda.” Tulis akun @ wahydi091.
“Pecalang, TNi, Polri' bersinergi...Bali Tidak perlu Ormas Ormasan.” Tulis akun @ balidriver_madey.
“pecalang bali the best metaksu dah cukup pecalang bali.” Tulis akun @loveyoukainna.
Editor : Wiwin Meliana