Pemkab Badung Akan Pinjam Dana Rp 3 Triliun untuk Atasi Macet, Cukupkah? Terungkap Angka Fantastis Kebutuhan Infrastruktur!

BALIEXPRESS.ID – Sebuah rencana besar tengah digodok serius oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Demi mengatasi masalah kemacetan yang kian parah, Pemkab Badung berencana meminjam dana hingga Rp 3 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, angka fantastis ini ternyata belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan mendesak di Badung!

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Lebih dari Sekadar Upakara: Menguak Rahasia Sirih dalam Pengobatan Hindu Bali Menurut Ayurweda!

Langkah pinjaman ini diambil lantaran harga tanah di Badung yang terus melonjak pesat, mempersulit pembebasan lahan untuk proyek pembangunan.

Rp 10 Triliun Kebutuhan Nyata?

"Harapan kami ini menjadi solusi dalam permasalahan kemacetan di Badung ini," ujar Adi Arnawa, Rabu (28/5).

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan dan tidak ada masalah.

Kini, fokus utama adalah mematangkan pembahasan skema pinjaman.

Baca Juga: Waspadai Hoaks OPM: Jaga Kebenaran, Lindungi Papua dari Disinformasi

Adi Arnawa mengungkapkan fakta mengejutkan: kebutuhan total infrastruktur di Badung sebenarnya mendekati Rp 10 triliun!

Namun, Pemkab Badung berencana mengajukan pinjaman di kisaran Rp 2,8 hingga Rp 3 triliun terlebih dahulu.

"Kalau mau jujur mendekati Rp 10 triliun. Tapi ini tidak mungkin kami lakukan, untuk itu harus kami lakukan secepatnya karena kami mengejar agar harga tanah tidak naik," jelas mantan Sekda Badung ini.

Skema Pinjaman dan Cara Pengembalian yang Unik

Beberapa skema pinjaman sedang dipertimbangkan, termasuk melalui BPD Bali atau PT SMI.

Meskipun BPD Bali menjadi opsi yang paling memungkinkan saat ini, pintu kerja sama dengan pihak lain tetap terbuka lebar.

Lalu, bagaimana Badung akan mengembalikan pinjaman triliunan rupiah ini?

Bupati asal Pecatu tersebut menjelaskan bahwa pengembalian akan dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, ada kemungkinan pembayaran pinjaman juga akan memanfaatkan deviden dari BPD Bali.

"Rencana kami akan tambah penyertaan modal setiap tahun untuk mengejar Rp 1,8 triliun. Seiring dengan menambah penyertaan modal di BPD Bali tentu deviden akan naik dan itu bisa kita arahkan untuk membayarkan hutang," pungkasnya, menunjukkan strategi inovatif Pemkab Badung.

Baca Juga: Kresna Abhiyana Gitaris Sunburst Satukan Musik dan Fotografi dalam Mimpi Keliling Dunia

Rencana ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: Akankah pinjaman Rp 3 triliun ini cukup efektif mengatasi kemacetan dan kebutuhan infrastruktur Badung yang jauh lebih besar? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : I Putu Suyatra