BALIEXPRESS.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan ketegasannya usai menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan pelaku UMKM lokal terkait meningkatnya dominasi warga negara asing (WNA) dalam sektor usaha pariwisata di Bali.
Kondisi ini dinilai meminggirkan peran masyarakat lokal di tanahnya sendiri.
Menanggapi situasi tersebut, Koster langsung mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5).
Baca Juga: Sawaditkhrap Road Trip 2025, Honda Big Bike Bali Ajak Konsumen Menjelajahi Thailand
Rapat darurat digelar untuk membahas evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan regulasi yang mengatur usaha pariwisata.
“Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri,” tegas Koster dalam pertemuan itu.
Ia menyoroti banyaknya praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh WNA, terutama karena lemahnya sistem pengawasan terhadap perizinan berbasis Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: Diikuti 8.299 Peserta, Giri Prasta Resmi Buka PORJAR Bali 2025
Menurut Koster, sistem tersebut kerap dimanfaatkan untuk membuka akses investor asing ke sektor-sektor strategis, bahkan ke ranah usaha mikro seperti jasa penyewaan kendaraan dan homestay.
“Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ujarnya.
Ia menilai fenomena ini bukan hanya persoalan pelanggaran aturan, tetapi juga berdampak pada ketimpangan ekonomi dan mempercepat kerusakan sistem ekonomi lokal.
Jika tidak segera ditangani, Koster mengingatkan bahwa Bali dapat menghadapi kemunduran besar dalam lima tahun ke depan.
“Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal, semua ini harus kita tata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu regulasi dan perizinan,” tambahnya.
Untuk merespons kondisi tersebut, Koster membentuk tim lintas instansi yang akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pariwisata di Bali.
Ia juga tengah menyiapkan regulasi baru yang lebih ketat serta berpihak pada masyarakat lokal.
Baca Juga: Capai 28,54 Persen Hingga April 2025, Penerimaan Pajak di Bali Rp5,13 Triliun
Langkah konkret pertama yang diambil adalah penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan operasi gabungan antara Satpol PP dan Polda Bali.
Tak hanya itu, ia mengusulkan agar seluruh agen perjalanan wisata wajib menjadi anggota asosiasi lokal.
Verifikasi faktual juga akan digencarkan guna memastikan tidak ada lagi perusahaan “fiktif” yang hanya eksis di OSS namun tidak menjalankan aktivitas usaha secara nyata di lapangan.
Baca Juga: Bikin Netizen Emosi! Pria Ini Lagi-Lagi Tipu Toko Pakai Modus Sumbangan, Tak Kapok 6 Kali Ditangkap
“Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita bukan bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas oleh pasar kita sendiri,” tegas Koster.
Langkah tegas tersebut disambut positif oleh para pelaku usaha lokal.
Mereka menganggap ini sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap pelaku usaha rakyat.
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Klungkung Ringkus Pengedar Sabu di Rumah Kost
“Kalau dibiarkan, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Rakyatnya cuma jadi penonton di rumah sendiri,” kata seorang pelaku UMKM transportasi wisata yang enggan disebut namanya.
Dengan adanya sinergi antarinstansi serta komitmen politik dari Gubernur Koster, harapan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi masyarakat lokal kembali menguat.
Bali diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata dunia, tetapi juga tetap menjadi ruang hidup yang adil dan inklusif bagi warga lokalnya.(***)
Editor : Rika Riyanti