BALIEXPRESS.ID – Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah tegas dalam merespons maraknya praktik usaha ilegal oleh warga negara asing (WNA) di sektor pariwisata.
Tidak tinggal diam, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha asing yang dinilai semakin menekan pelaku UMKM lokal.
Baca Juga: Gubernur Koster Ungkap Ada 400 Izin Usaha Asing di Badung: Ini Keterlaluan!
Pembentukan tim ini diumumkan dalam rapat darurat yang digelar di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5), dan dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah serta instansi vertikal se-Bali.
“Saya bentuk tim khusus untuk menyisir dan mengaudit semua izin usaha pariwisata yang dimiliki orang asing. Ini tidak bisa dibiarkan, Bali bisa tergilas di negerinya sendiri,” ujar Koster dengan nada tegas.
Menurut Koster, banyak usaha asing berdiri dengan memanfaatkan celah dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Praktik ini dinilai membuka jalan bagi investor asing untuk menguasai sektor pariwisata dari hulu hingga hilir—bahkan sampai ke level usaha mikro seperti penyewaan kendaraan dan homestay.
Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Koster juga menyiapkan sejumlah langkah konkret yang menjadi bagian dari mandat tim khusus ini, antara lain:
Baca Juga: Air Suci di Balik Gua Pura Taman Beji Magendra: Tuah Khusus yang Tersembunyi?
Audit menyeluruh terhadap izin usaha asing, khususnya yang dicurigai fiktif atau tanpa kantor fisik.
Penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata sebagai dasar pelaksanaan operasi lapangan.
Operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali untuk menindak langsung pelaku usaha ilegal.
Verifikasi faktual terhadap perusahaan yang terdaftar di OSS.
Kewajiban keanggotaan bagi semua agen perjalanan wisata ke dalam asosiasi lokal resmi.
Baca Juga: Geram! Gubernur Koster Bentuk Tim Khusus Usut Usaha Asing yang Kepung UMKM Lokal di Bali
Koster menekankan bahwa pariwisata Bali tidak akan bertahan jika sistem perizinan dibiarkan longgar dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
“Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya soal sopir liar dan vila ilegal, tapi soal siapa yang sebenarnya menguasai ekonomi Bali hari ini.”
Langkah ini mendapat dukungan luas dari pelaku UMKM. Mereka menilai kehadiran tim khusus sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah berpihak pada rakyat kecil dan berkomitmen menjaga kedaulatan ekonomi daerah.
“Akhirnya pemerintah bertindak. Selama ini kami hanya bisa mengeluh, sementara usaha kami makin tersisih,” ujar seorang pelaku wisata lokal di Gianyar.
Dengan langkah strategis ini, harapan baru tumbuh di tengah keresahan pelaku usaha lokal. Bali tak hanya bersiap menata ulang sistem pariwisata, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat di tengah gempuran asing yang semakin masif.
Editor : Wiwin Meliana