Dugaan Dana Ratusan Juta Raib! Warga Desa Adat Beng dan Gianyar Gugat Transparansi Sewa Wantilan Pura Dalem
I Wayan Ananda Mustika Putra• Kamis, 26 Juni 2025 | 02:01 WIB
Ngakan Bawa (kiri) dan Wayan Suija (kanan).
BALIEXPRESS.ID – Aroma ketidakberesan mulai tercium dari pengelolaan aset Desa Adat Beng dan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Warga kini menyoroti dugaan hilangnya dana sewa Wantilan Pura Dalem yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, tanpa adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pengelola.
Wantilan Pura Dalem, yang dikenal sebagai salah satu aset strategis desa adat, rutin disewakan untuk berbagai kegiatan seremonial hingga acara swasta, dengan tarif mencapai Rp 2,5 juta per sewa.
Namun, hingga kini, warga mengaku tak pernah melihat transparansi atas pemasukan fantastis tersebut.
“Sejak sekitar tahun 2022, wantilan ini disewakan ke pihak luar. Tapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Kami tidak pernah diberi tahu secara rinci dana yang masuk dan ke mana uang itu mengalir,” ungkap Wayan Suija, warga Banjar Sangging, dengan nada kecewa, Rabu (25/6).
Menurut Suija, laporan keuangan terakhir yang diterima warga hanyalah untuk periode Januari-Oktober 2024.
Namun, laporan tersebut disebut tidak jelas dan membingungkan, karena menyatukan antara pengeluaran pura dan biaya upacara pujawali.
“Kalau disewa minimal 15 kali sebulan, itu sudah Rp 37,5 juta sebulan. Kalikan 10 bulan, potensi pemasukan bisa Rp 375 juta. Tapi kami tak tahu uang itu ke mana,” tegasnya.
Tak hanya soal sewa wantilan, Suija juga menyoroti pemasukan dari toilet umum dan iuran pedagang di sekitar pura yang tidak pernah dilaporkan ke warga.
“Semua tiba-tiba berjalan tanpa sosialisasi, seperti ada yang ditutupi,” tambahnya.
Keresahan serupa juga diungkapkan oleh Ngakan Putu Bawa, pensiunan PNS asal Banjar Sampiang yang juga anggota Koperasi Sari Boga.
Ia mempertanyakan keberadaan tenda milik koperasi yang diduga ikut disewakan untuk acara-acara di wantilan.
“Saya bahkan sempat diminta tanda tangan dokumen yang seolah-olah membebaskan pengurus dan pengawas koperasi dari tanggung jawab terhadap nasabah. Ini mencurigakan,” kata Bawa yang merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan aset koperasi maupun desa adat.
Ia pun mendesak agar pihak-pihak terkait, baik pengurus koperasi maupun Sekretariat Bersama (Sekber) Gianyar-Beng, segera membuka laporan keuangan secara transparan.
Menurutnya, jika dibiarkan, persoalan ini bisa melebar dan menjadi bola liar yang berujung pada ranah hukum.
“Kalau tidak ada kejelasan, publik bisa menduga-duga, dan itu berbahaya. Jangan sampai aset milik bersama justru dijadikan sumber keuntungan pribadi oleh oknum tertentu,” tegasnya.
