Bali Balinese Internasional Nasional Nusantara Wisata & Travel Sportainment Politik Kolom Kesehatan Hiburan Features Bisnis Advertorial

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Informasi soal Pulau di Bali Dikuasai Asing

Rika Riyanti • Kamis, 3 Juli 2025 | 18:05 WIB

 

KAJI ULANG: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty saat ditemui usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali, Rabu (2/7).
KAJI ULANG: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty saat ditemui usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali, Rabu (2/7).

 

 

BALIEXPRESS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyebut adanya pulau-pulau kecil di Bali yang dikuasai pihak asing.

Evita menekankan perlunya kajian mendalam sebelum menyimpulkan kebenaran informasi tersebut.

"Ya, kita harus mempelajari benar ya. Ini benar atau tidak informasinya. Jadi, kita tahulah media sosial ini kan sekarang ini kita sudah enggak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu kan," ujar Evita saat ditemui usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali, Rabu (2/7).

Baca Juga: Gubernur Koster Usulkan Bali Dapat Insentif Khusus dalam RUU Kepariwisataan

Ia menilai Pemerintah Provinsi Bali bersama timnya perlu melakukan klarifikasi dan kajian atas data yang beredar.

Menurutnya, temuan semacam itu tidak hanya muncul di Bali, melainkan juga di daerah lain seperti Sumbawa dan Nias.

"Nah, saya rasa Pak Gubernur dan tim Bali yang bisa melakukan kajian-kajian ya. Ini benar atau tidak gitu. Karena kan bukan hanya di Bali saja, di Sumbawa, di Nias itu. Itu kan juga. Apakah itu maksudnya investasi, apakah itu jual? Nah, ini kajian-kajiannya harus dilakukan karena sudah jelas kan kalau pemiliknya harus kita orang Indonesia," jelasnya.

Baca Juga: Mimih! Detik-Detik Kecelakaan Agya vs Truk di Jalur Kintamani-Singaraja Terekam CCTV

Evita juga menegaskan bahwa data terkait penguasaan lahan atau pulau oleh pihak asing harus diperiksa keabsahannya terlebih dahulu.

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif.

"Dipertanyakan untuk keasahan daripada data tersebut, seharusnya pemerintah melakukan kajian-kajian di dalam hal tersebut," tambahnya.

Terkait kemungkinan pemanggilan Menteri ATR/BPN oleh DPR untuk dimintai klarifikasi, Evita menyebut hal itu dapat direncanakan dalam konteks pembahasan yang berkaitan dengan pariwisata secara keseluruhan.

"Ya, mungkin kita akan rencanakan ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata ya," pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang adanya pulau-pulau kecil di Bali yang diduga telah dikuasai asing menuai perhatian publik.

Baca Juga: TRAGIS! Kronologi Maut Mobil Boks Tabrak Truk Muat Tebu, Sopir Tewas di Tempat

Namun hingga kini belum ada data resmi yang dirilis pemerintah mengenai hal tersebut.(***)

Editor : Rika Riyanti
#bali #dpr ri #nusron wahid #pulau-pulau kecil