SINGARAJA, BALI EXPRESS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng terus memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang kian terasa di tengah masyarakat. Pola musim yang tidak menentu, cuaca ekstrem, hingga ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan kini menjadi tantangan serius bagi Buleleng yang memiliki kondisi geografis khas.
Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, saat dikonfirmasi Kamis (11/9), menjelaskan, wilayah Buleleng yang sebagian besar berupa perbukitan memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, terutama banjir bandang dan tanah longsor. Topografi ini membuat BPBD harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang lebih terstruktur, berbasis data, serta melibatkan banyak pihak.
“Buleleng ini memang memiliki karakter wilayah yang rentan. Karena itu kami sudah menyusun dokumen kajian risiko bencana yang memetakan wilayah rawan banjir, longsor, dan kekeringan. Pemetaan ini kami lakukan bersama BMKG, sehingga bisa dijadikan dasar dalam perencanaan maupun langkah mitigasi di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga: Lawan Atlet Pelatnas, Putu Luhur Amankan Emas Pertama Catur Untuk Buleleng di Porprov Bali 2025
Ia menegaskan, BPBD Buleleng tidak bisa bekerja sendirian. Upaya mitigasi bencana harus dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BMKG, perangkat desa, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan kolaborasi ini, langkah penanggulangan dapat lebih efektif, baik dalam aspek infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.
Selain pemetaan risiko, BPBD Buleleng juga memperkuat sistem peringatan dini. Informasi cuaca yang diperbarui BMKG secara berkala diteruskan kepada masyarakat melalui perangkat desa, media sosial resmi BPBD, hingga rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan sistem ini, masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan informasi mengenai potensi ancaman bencana, baik ketika memasuki musim penghujan maupun musim kemarau.
“Begitu ada peringatan dari BMKG, langsung kita teruskan. Masyarakat jadi bisa tahu lebih awal dan melakukan persiapan. Sistem ini penting agar dampak bencana bisa ditekan seminimal mungkin,” kata Putu Ariadi.
Di samping itu, peningkatan kapasitas masyarakat juga menjadi fokus BPBD. Berbagai program digulirkan, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga simulasi penanggulangan bencana di tingkat desa. Program Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana menjadi wadah strategis untuk menyiapkan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko. Melalui pendekatan ini, BPBD berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek penanganan, tetapi juga subjek aktif dalam upaya mitigasi.
“Perubahan iklim telah memicu berbagai dampak, mulai dari banjir, longsor, hingga kekeringan air bersih. Karena itu, penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat adalah kunci. Jika masyarakat sudah siap, risiko bisa ditekan dan dampak tidak sebesar yang dikhawatirkan,” tutupnya. ***
Editor : Dian Suryantini