BALIEXPRESS.ID - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyebutkan ada 14 jenis risiko bencana yang telah diidentifikasi di Bali.
Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya tergolong berisiko tinggi, termasuk banjir, gempa bumi, dan tsunami.
“Kepala BNPB atensi juga, mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa disupport paling tidak 4–5 sungai yang perlu sistem peringatan dini banjir, itu terkait banjir,” kata Teja, Jumat (3/10), usai turut menyambut kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Ia menegaskan, meski Bali sudah memiliki Peraturan Gubernur terkait kajian risiko bencana, ancaman masih sangat besar, baik dari darat maupun laut.
Baca Juga: Ada 33 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Bali, Pemprov Janji Tuntas 2029
“Pulau yang kecil tadi ada 30 sesar gempa untuk di darat, sementara di laut kami juga ada ancaman dua megathrust dari selatan, sementara di utara juga ada. Jadi tsunami salah satu risiko tinggi di Bali meskipun kejadiannya sangat-sangat jarang,” jelasnya.
Menurut catatan sejarah, Bali sudah enam kali mengalami tsunami, meskipun periodenya sangat jarang.
Namun, Teja menilai potensi itu tetap bisa berulang di masa mendatang.
“Sama halnya di banjir, dalam hal peringatan dini tsunami juga ada problem. Kami sudah punya mungkin lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi tetap kurang optimal,” ujarnya.
Baca Juga: Konten Kreator Bali Pak Rama Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Mobil dan Motor yang Disita
Ia menambahkan, perkembangan pesat industri pariwisata menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di zona rawan bencana.
Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem mitigasi.
“Aspirasi kami nanti mohon ada dukungan tentang sistem peringatan dini baik banjir maupun tsunami, termasuk aspirasi tentang bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur yang resilien terhadap gelombang,” kata Teja.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, yang tengah melakukan kunjungan kerja di Bali, mengaku sudah menerima laporan mengenai sepuluh titik rawan bencana di Bali.
“Kunjungan hari ini mungkin fokusnya karena ini kunjungan reses, jadi semua anggota DPR RI sebelum kembali ke dapil melakukan kunjungan. Kenapa dipilih Bali? Berbagai hal. Satu baru bencana. Kedua, ini pintu gerbang Indonesia. Tadi dilaporkan oleh Kepala BPBD ada sepuluh titik yang menjadi titik rawan untuk bencana. Bisa sungai, bisa berupa gempa dan lain-lain,” ujar Marwan.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat agar mendapat dukungan, terutama dalam penyediaan alat peringatan dini.
“Kami nanti akan diskusikan di pusat untuk mencegah korban supaya bisa dihindari pencegahan dini. Pencegahan dini tentu berupa alat. Karena itu, kami setelah mendengarkan ini, ada berbagai hal, terutama ada juga yang pemangku dapil. Sehingga nanti dukungan dari pemerintah pusat atas aspirasi terutama Komisi VIII, kami ingin mempercepat,” katanya.
Marwan menilai dukungan pemerintah pusat penting, mengingat skala ancaman bencana di Bali termasuk dalam kategori nasional.
“Sekalipun dalam kategori anggaran, Bali itu cukup besar bahkan kalau diberikan haknya semuanya, Bali itu lebih sejahtera. Tapi begitu pun, banyak sekali tugasnya, support dukungan pemerintah pusat dibutuhkan. Karena ini program nasional kita, apa yang disebut dan dinyatakan bahwa Indonesia ini pasar bencana, maka tidak terkecuali Bali, maka pemerintah pusat harus menyiapkan itu juga,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan aspirasi tersebut di pusat.
Baca Juga: UNIK! Bukan Piala atau Piagam, Turnamen Sepak Bola di Klungkung Ini Berhadiah Ayam dan Kambing
“Oh iya, kita perjuangkan,” tegasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti