BALIEXPRESS.ID – Tragedi banjir bandang yang menerjang Bali, khususnya Denpasar, pada 10 September 2025 lalu meninggalkan luka mendalam.
Sebanyak 18 orang meninggal dunia, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan sejumlah fasilitas publik seperti Pasar Badung serta Pasar Kumbasari luluh lantak diterjang air bah.
Peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bahwa Pulau Dewata kini berhadapan langsung dengan ancaman ekologis serius yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Sebulan pascakejadian, Sekretariat DPRD Bali bersama para jurnalis yang biasa meliput kegiatan dewan melakukan kunjungan belajar ke Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (9/10). Kegiatan Press Tour ini dipimpin oleh Sekretaris Dewan DPRD Bali, I Ketut Nayaka, didampingi Koordinator Press Tour, Dwikora Putra. Rombongan diterima oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas SDA DKI Jakarta, Nugraha Ariadi atau Medi.
Dalam pembukaan kunjungan, Nayaka menuturkan bahwa kegiatan ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap bencana banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bali. “Tidak pernah terbayangkan bencana banjir sebesar itu. Ini mengagetkan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat. Karena itu kami ingin belajar bagaimana Jakarta mengelola banjir agar Bali bisa lebih siap,” kata Nayaka.
Sementara itu, Medi menjelaskan bahwa banjir tidak bisa dihapuskan sepenuhnya, bahkan di Jakarta yang telah memiliki sistem pengendalian canggih. “Tidak ada gubernur yang bisa menjamin Jakarta bebas banjir. Tapi yang terpenting adalah mitigasi—menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak sosialnya,” tuturnya.
Medi menambahkan, Jakarta menghadapi tiga jenis banjir: kiriman, lokal, dan rob. Dengan 13 sungai yang melintas, ancaman tersebut bersifat permanen. Karena itu, pengendalian dilakukan dengan pendekatan Stormwater Management Nature-Based Solution (NBS) yang melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan.
Ia menjabarkan, pengendalian banjir di Jakarta berjalan melalui dua jalur utama, yakni infrastruktur fisik dan run-off control. Normalisasi sungai, pembangunan kanal, floodway, kolam retensi, dan embung menjadi bagian dari sistem penahan limpasan air hujan. Selain itu, program On Site Detention juga diterapkan dengan pembuatan sumur resapan, tangki air, hingga pemanfaatan atap rumah untuk menampung air hujan.
Untuk mendukung mitigasi, Jakarta memiliki sistem peringatan dini terhadap potensi banjir rob dan dilengkapi peralatan yang sangat memadai, mulai dari 557 pompa stasioner di 190 titik, 627 pompa mobile, 449 dump truck, 258 alat berat, hingga lebih dari 3.900 personel pengendali banjir. “Kami punya armada dan alat penanganan banjir yang sangat besar. Ini memang bikin ngeri kalau dilihat. Tapi hasilnya nyata,” ungkap Medi.
Koordinator Press Tour, Dwikora Putra, menilai bahwa Bali perlu membentuk lembaga khusus untuk menangani urusan sumber daya air. “Kita dorong agar Gubernur Bali membentuk Dinas Sumber Daya Air. Setelah banjir 10 September, baru terasa pentingnya lembaga yang fokus pada urusan air,” katanya.
Ia menilai perbedaan fasilitas antara Jakarta dan Bali sangat jauh. Bali, menurutnya, belum memiliki sistem maupun peralatan yang memadai untuk menghadapi bencana berskala besar seperti banjir bandang, terlebih di tengah meningkatnya curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim.
Sekwan DPRD Bali, I Ketut Nayaka, juga menegaskan pentingnya tindakan nyata, bukan hanya perencanaan di atas kertas. “Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengembalikan fungsi bantaran sungai dan melakukan pengerukan sungai. Bali harus punya master plan pencegahan dan penanganan banjir,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Bali akan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur sekaligus membangun sistem mitigasi bencana yang terintegrasi.
“Kita harus belajar dari Jakarta. Bali tak boleh hanya bereaksi setelah bencana datang. Ini waktunya menyiapkan strategi agar banjir bandang seperti 10 September tak terulang lagi,” tutupnya.
Langkah belajar ke Jakarta ini menjadi sinyal bahwa Bali mulai membuka mata terhadap ancaman air yang kian nyata. Pulau yang dikenal dengan seribu pura ini kini ditantang untuk menjaga tidak hanya keseimbangan spiritual, tetapi juga keseimbangan ekologis—karena di tengah derasnya perubahan iklim, menjaga keselamatan manusia adalah bentuk yadnya tertinggi bagi alam.(*)
Editor : I Dewa Gede Rastana