BALIEXPRESS.ID - Memasuki musim hujan, sekitar 50 persen wilayah Bali telah berada dalam zona musim (ZOM) hujan pada November ini.
Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali telah memetakan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali, I Gede Teja, menyebutkan beberapa wilayah yang kerap mengalami bencana serupa.
Kabupaten Jembrana tergolong rawan banjir dan banjir bandang, Tabanan rawan banjir serta longsor, Kota Denpasar berpotensi banjir, Karangasem rentan terhadap longsor dan banjir, Bangli rawan longsor, sementara Buleleng dan Badung juga memiliki risiko banjir cukup tinggi.
BPBD Bali telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dalam dua skala, jangka pendek dan jangka menengah-panjang.
Langkah jangka pendek meliputi gerakan bersih sungai, pemeriksaan infrastruktur, pengaktifan tim siaga, pemanfaatan kulkul dan grup komunikasi sebagai sistem peringatan dini, serta kesiapan personel dan logistik selama 24 jam.
Baca Juga: Tangani Masalah Air, Pemkab Badung Pelajari SWRO di Gili Trawangan
Untuk jangka menengah-panjang, upaya difokuskan pada penghijauan, penataan daerah aliran sungai (DAS), penerapan teknologi peringatan dini, pembangunan infrastruktur berbasis risiko, edukasi publik, serta penguatan sistem penanggulangan bencana terpadu.
Selain itu, BPBD Bali juga telah menyusun rencana kontijensi menghadapi cuaca ekstrem.
Persiapan dilakukan melalui inventarisasi sumber daya di setiap daerah, koordinasi rutin lintas sektor, serta kolaborasi dengan BMKG dalam memberikan peringatan dini.
Tim reaksi cepat (TRC) dan Pusdalops disiagakan 24 jam, termasuk pelaksanaan apel kesiapsiagaan, kegiatan bersih sungai dan saluran air, serta penanaman pohon penghijauan.
Terkait anggaran, Teja menegaskan tidak ada pos khusus untuk mitigasi bencana.
Namun, apabila terjadi kondisi darurat, pihaknya akan menggunakan mekanisme Belanja Tak Terduga (BTT).
Baca Juga: Bahas Ranperda APBD 2026, Komisi I DPRD Badung Panggil Sejumlah OPD
“Tidak ada anggaran khusus yang disiapkan. Tetapi bila darurat, mekanisme Belanja Tak Terduga dapat kami akses,” ujar Teja, Jumat (7/11).
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk ikut serta dalam kesiapsiagaan bencana melalui aksi gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, memahami sistem peringatan dini cuaca ekstrem, mengetahui rute dan lokasi evakuasi, menyiapkan tas siaga jika tinggal di area rawan, serta menyimpan nomor kontak darurat.
Sebagai langkah penguatan sistem informasi, BPBD Bali kini menghadirkan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Terintegrasi, pengembangan dari sistem sebelumnya dengan fitur yang lebih modern, cepat, dan terhubung lintas bidang.
Gede Teja menyebutkan, pengembangan SIK ini menjadi strategi penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan pengelolaan data kebencanaan yang terintegrasi secara real-time.
“SIK bukan sekadar sistem, tetapi ekosistem kolaboratif yang menghubungkan seluruh pihak untuk mewujudkan Bali Tangguh Bencana,” ujarnya.
Dengan adanya SIK Terintegrasi, data kebencanaan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti, mempercepat penanganan darurat, serta meningkatkan kesiapsiagaan di berbagai sektor.
Baca Juga: Jalan Subak di Catur Kintamani Rusak Parah, Nuarta Ibaratkan Naik Motor seperti Menunggang Kuda
Sementara itu, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan, menambahkan bahwa SIK terdiri dari empat modul utama: pra-bencana, saat bencana, pascabencana, dan tata kelola sistem.
Keempatnya saling terhubung dalam satu alur data terpadu.
Dengan mengusung semangat “Satu Data, Satu Arah, Satu Sistem untuk Bali Tangguh Bencana,” BPBD Bali berkomitmen menjadikan SIK sebagai fondasi transformasi digital kebencanaan yang transparan, efisien, dan menjangkau hingga ke tingkat desa.(***)
Editor : Rika Riyanti