Bali Balinese Internasional Nasional Nusantara Wisata & Travel Sportainment Politik Kolom Kesehatan Hiburan Features Bisnis Advertorial

Widiana Teriak Ketimpangan Pembangunan di Bali, Nusa Penida Ikon Pariwisata tapi Minim Perhatian

I Wayan Adi Prabawa • Selasa, 2 Desember 2025 | 15:21 WIB
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana.

BALIEXPRESS.ID - Pariwisata Kabupaten Klungkung terus berkembang, salah satunya dengan keberadaan Nusa Penida.

Hanya saja, fasilitas pendukung di Nusa Penida masih belum maksimal.

Kondisi ini pun mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana.

Menurutnya, meski Nusa Penida khususnya menjadi ikon pariwisata, namun hal ini tidak menjadikan Kabupaten Klungkung sebagai prioritas dalam sisi pembangunan.

Bagi Widiana, daerah-daerah lain turut mendapatkan keuntungan besar dari pariwisata Bali ikut menikmati popularitas Nusa Penida sebagai magnet wisatawan internasional.

Namun kondisi di lapangan menunjukkan jalan menuju berbagai destinasi rusak parah, fasilitas pendukung tidak memadai.

"Kami ingin memastikan pembangunan yang merata. Jalan mulus, UMKM berkembang, dan destinasi wisata memiliki fasilitas yang layak," ujarnya.

Tentunya untuk memperbaiki itu memerlukan biaya yang cukup. Sedangkan kemampuan fiskal Klungkung terus melemah akibat anjloknya dana transfer.

Pada 2024, Klungkung menerima Rp254 miliar. Tahun 2025 turun drastis menjadi Rp100 miliar, dan rancangan 2026 bahkan hanya Rp50 miliar, meski masih dapat berubah.

Kondisi ini membuat Klungkung terpaksa merencanakan peminjaman dana lebih dari Rp229 miliar ke pemerintah pusat.

Hal itu dilakukan untuk membangun jalan menuju destinasi wisata, jalan usaha tani, serta fasilitas pendukung lainnya di Nusa Penida dan kecamatan lain di Klungkung. 

Widiana menekankan, masyarakat Klungkung selama ini ikut menjaga, mendukung, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata Bali.

Ia mempertanyakan mengapa kompensasi dan perhatian pembangunan justru lebih banyak mengalir ke daerah tertentu.

Sementara Klungkung menurutnya sebagai pemilik destinasi strategis tidak pernah masuk prioritas.

Ia menegaskan perlunya regulasi yang jelas mengenai kompensasi pariwisata, termasuk persentase yang menjadi hak Kabupaten Klungkung.

“Kami tidak ingin ngemis-ngemis anggaran. Kami punya hak. Kontribusi Nusa Penida sangat besar bagi keberlanjutan pariwisata Bali, tapi perhatian yang diberikan tidak sebanding dengan peran yang kami jalankan,” tegasnya. (*)

 

Editor : I Made Mertawan
#pariwisata #nusa penida #DPRD KLUNGKUNG