BALIEXPRESS.ID – Harapan masyarakat Klungkung, khususnya warga Nusa Penida, terhadap pembangunan pelabuhan mulai mendapat titik terang.
Pelabuhan bongkar muat barang yang rencananya di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, dinyatakan layak untuk dilanjutkan, meski masih harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Hal tersebut terungkap dalam pemaparan laporan akhir studi kelayakan (feasibility study/FS) yang digelar Pemerintah Kabupaten Klungkung belum lama ini.
Tim penyusun dari Universitas Udayana menyimpulkan bahwa secara regulasi pelabuhan dapat dibangun, namun dengan status layak bersyarat.
Salah satu catatan penting yang harus segera diselesaikan adalah pembebasan lahan di area rencana pembangunan.
Legalitas dan kelengkapan administrasi lahan menjadi prasyarat utama sebelum proyek dapat masuk ke tahap berikutnya.
Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait lahan yang berada di kawasan pelabuhan, termasuk aset daerah dan lahan yang belum bersertifikat.
“Luas lahan sekitar empat hektar. Untuk lahan yang belum bersertifikat akan segera kami proses,” ujarnya.
Menurut Satria, keberadaan pelabuhan sudah lama dinanti, terutama oleh masyarakat Nusa Penida.
Pelabuhan ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan menekan biaya distribusi, sehingga berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
Berdasarkan rencana desain, pelabuhan barang ini akan mampu melayani kapal ferry dan roro.
Tidak hanya melayani penyeberangan ke Nusa Penida, pelabuhan juga berpeluang menjadi simpul distribusi barang ke daerah lain seperti Lombok dan Banyuwangi, serta mendukung aktivitas perawatan kapal. (*)
Editor : I Made Mertawan