BALIEXPRESS.ID - Sebanyak enam ribuan warga Kabupaten Badung yang terdaftar di BPJS Kesehatan telah dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Hal ini pun menyebabkan pelayanan kesehatan saat diperlukan tidak lagi gratis.
Beruntungnya Pemkab Badung melalui Dinas Kesehatan (Diskes) bergerak cepat untuk mengalihkan pembayarannya menggunakan APBD Badung.
Baca Juga: Pemerintah Percepat 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Siap Masuk Tahap Operasional
Kadiskes Badung, dr. Made Padma Puspita pun membenarkan telah mengalihkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat.
Untuk itu, masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah pusat kini tetap dapat menggakses layanan kesehatan secara gratis.
"Astungkara, sekarang sudah aman. Benar kemarin memang ada enam ribuan BPJS PBI warga Badung tidak aktif karena kebijakan pusat itu," ujar Padma Puspita, Selasa (10/2).
Baca Juga: Dishub Bali Masih Menunggu Pengajuan Trase SBDJ untuk Evaluasi Proyek Kereta
Pihaknya menyebutkan, Pemkab Badung selama ini telah memiliki layanan kesehatan gratis yang menanggung seluruh warganya.
Jadi, bagi warga yang tidak ditanggung oleh layanan kesehatan lain secara langsung akan dibayarkan melalui APBD Badung.
“Enam ribuan itu sudah langsung kami aktifkan dengan masuk sebagai tanggungan Pemkab Badung. Jadi, bagi warga sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan, warga banyak pada tidak tahu kalau BPJS PBI mereka sempat non aktif dari pusat," jelasnya.
Jika masih ada kartu warga yang tidak aktif, Padma Puspita menerangkan, hal tersebut karena tercecer saja.
Pihaknya mengimbau, masyarakat segera menghubungi layanan Puskesmas terdekat atau call center milik Dinas Kesehatan Badung.
“Mungkin ada satu dua yang begitu (BPJS-nya masih tidak aktif). Dan itu tidak masalah, mungkin karena kurang update data sata saja. Nanti bisa lapor ke Puskesmas akan dibantu diaktifkan, atau hubungi call center Dinas Kesehatan pasti aktif,” tegasnya.
Ia pun menegaskan, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dari enam ribuan warga Badung tersebut tidak ada kaitan dengan kebijakan Pemkab Badung.
Hal tersebut murni merupakan kebijakan nasional yang menyebabkan warga terdampak.
"Kami tegaskan ya, ini kebijakan nasional. Pemkab Badung komitmen memberi pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya. Jadi, warga Badung jangan khawatir, persoalan BPJS Kesehatan PBI yang banyak tidak aktif secara nasional ini di Badung sudah aman. Semua warga Badung berobatnya gratis," jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga