BALIEXPRESS.ID - Komisi II DPRD Badung, Kamis (9/4) menggelar rapat kerja bersama bersama sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Rapat ini membahas terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2025.
Dalam rapat tersebut Komisi II pun meminta agar isu sensitif di masyarakat dapat dijadikan program prioritas.
Baca Juga: Bupati Adi Arnawa Serahkan SK 25 Kepala Sekolah, Tekankan Integritas dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Made Sada didampingi Wayan Edi Sanjaya dan Made Sudira. Hadir anggota Komisi II yakni Wayan Sukses, Ida Bagus Gede Putra Manubawa, Made Suparta dan I Nyoman Artawa.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada mengatakan, pada tahun 2025 beberapa target kinerja OPD belum terpenuhi lantaran adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemkab Badung.
Dirinya pun meminta agar program yang menyentuh isu sensitif di masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Prabowo Tekankan Kemandirian Energi, Pangan, dan Air untuk Hadapi Krisis Global
"Ke depannya kami sudah wanti-wanti kepada empat OPD tersebut agar program yang benar-benar menyentuh hal krusial seperti kemacetan, banjir dan masalah sampah tetap menjadi atensi khusus," ujar Sada usai rapat.
Pihaknya menyebutkan, untuk penangan banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melakukan berbagai langkah.
Seperti normalisasi sungai dan pembenahan saluran air untuk meminimalisir titik banjir di wilayah Kabupaten Badung.
Baca Juga: LinkUMKM BRI Dorong Perempuan Pengusaha Fesyen Naik Kelas, Olah Wastra Nusantara Jadi Busana Modern
“Program ini dipastikan akan dimaksimalkan sepanjang tahun 2026,” terangnya.
Terkait permasalahan sampah, Politisi asal Legian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pariwisata, DLHK, dan PUPR.
Hal ini guna mencegah munculnya travel warning dari negara luar yang dapat merusak citra pariwisata.
“Meski saat ini permasalahan sampah di Badung mulai bisa ditangani. Tetapi, sebelum beroperasionalnya PSEL yang memerlukan waktu, perlu diupayakan agar Badung bisa menampung permasalahan sampah,” jelasnya.
Terkait, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), Sada menemukan, masih adanya 1.200 pengajuan bedah rumah yang belum terealisasi.
Ia meminta, agar pengajuan ini tuntas pada tahun 2026 agar tidak ada lagi citra negatif mengenai daerah kumuh di Badung, mengingat Badung adalah daerah dengan PAD tertinggi di Bali.
"Hal-hal krusial ini tentu harus kita tangani dengan baik. Kita tidak inginkan di daerah kita ini masih ada daerah yang kumuh,” terang politisi Partai Demokrat tersebut.
Sementara, pada sektor pariwisata, dirinya berharap, agar promosi pariwisata baik dalam maupun luar negeri tetap dilaksanakan.
Menurutnya, promosi baik secara Business to Business (B2B) maupun tatap muka langsung sangat penting untuk memberikan klarifikasi atas isu-isu negatif yang berkembang.
"Walaupun Bali mendapat predikat destinasi terbaik dunia, kita tidak boleh terlena. Promosi harus tetap jalan untuk menangkis isu negatif tentang banjir atau sampah. Kita harus tunjukkan bahwa destinasi kita masih yang tercantik di dunia," imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga