BALIEXPRESS.ID– Setelah beroperasi sejak 1984, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung akhirnya memasuki tahap akhir masa operasionalnya dan akan ditutup pada 2026. Kebijakan ini menjadi penanda penting dalam upaya mengakhiri persoalan sampah yang selama puluhan tahun membayangi Bali.
Selama lebih dari empat dekade, keberadaan TPA Suwung mencerminkan belum optimalnya tata kelola sampah. Meski sejak awal dirancang menggunakan konsep sanitary landfill, penerapannya di lapangan tidak berjalan sesuai standar. Sampah yang seharusnya diolah justru lebih banyak ditumpuk, sehingga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.
Dalam dua dekade awal operasionalnya, peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan pariwisata dan urbanisasi di Denpasar dan kawasan Sarbagita tidak diikuti kebijakan strategis. Akibatnya, kapasitas TPA terus tertekan tanpa adanya solusi yang berkelanjutan.
Pemerintah sempat mencoba menghadirkan perubahan pada 2004 melalui kerja sama dengan PT Navigat Organic Energy Indonesia (PT NOEI). Proyek bernilai sekitar US$30 juta itu diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan berbasis teknologi modern. Namun, kerja sama tersebut berakhir pada 2016 tanpa hasil signifikan, menyisakan persoalan yang semakin kompleks.
Kondisi ini semakin diperparah dengan masih berlangsungnya praktik open dumping, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah melarang metode tersebut dan mewajibkan peralihan sistem sejak 2013. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut belum dijalankan secara konsisten.
Upaya lain kembali muncul pada 2017 melalui rencana revitalisasi TPA Suwung menjadi pusat pengolahan sampah modern berbasis energi, lengkap dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Namun hingga 2020, rencana tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti.
Memasuki 2023, kondisi TPA Suwung kian kritis dengan ketinggian sampah mencapai sekitar 25 meter. Meski sempat direncanakan penutupan bertahap, implementasinya kembali tertunda hingga akhirnya gunungan sampah mencapai sekitar 35 meter pada 2025.
Situasi ini mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas. Gubernur Bali Wayan Koster menilai ketergantungan pada TPA besar seperti Suwung sudah tidak lagi relevan.
"Kita tidak bisa lagi bergantung pada TPA seperti Suwung. Sistem ini sudah tidak relevan. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber, berbasis desa dan komunitas, dengan teknologi yang tepat dan pengawasan yang ketat," tegasnya.
Menurutnya, penutupan TPA Suwung merupakan bagian dari perubahan pendekatan dalam pengelolaan sampah, bukan sekadar menghentikan operasional.
"Ini bukan sekadar menutup TPA, tetapi membangun sistem baru yang lebih berkelanjutan. Kalau tidak dilakukan sekarang, Bali akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan," ujarnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah daerah mulai mendorong berbagai kebijakan, seperti pengurangan sampah plastik sekali pakai, penguatan TPS3R, serta edukasi pemilahan sampah dari sumbernya.
Namun demikian, proses transisi ini tidak lepas dari tantangan. Kesiapan infrastruktur, regulasi, hingga perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan sistem baru dapat berjalan efektif.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Bali juga menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi melalui proyek PLTSa yang direncanakan mulai dibangun pada Juni 2026.
Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek tersebut disusun dengan perencanaan yang lebih matang agar tidak mengulang kegagalan sebelumnya.
"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Sekarang semua harus jelas dari awal teknologi, pembiayaan, sampai pengelolaannya. Tidak boleh lagi gagal," tegasnya.
Dengan penutupan TPA Suwung, Bali memasuki fase baru dalam pengelolaan sampah. Namun keberhasilan langkah ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.(Ika)
Editor : Wiwin Meliana