BALIEXPRESS.ID- Pemkab Buleleng mulai bergerak membenahi persoalan klasik bantuan sosial yang selama ini kerap memicu keluhan di masyarakat, yakni penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran.
Melalui penerapan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), pemerintah kini menyiapkan sistem verifikasi berbasis data digital untuk memastikan bansos benar-benar diterima warga yang layak.
Pesan tegas itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa saat membuka Bimbingan Teknis penerapan aplikasi Portal Perlinsos sekaligus melaunching program “BESTiE Buleleng” di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Ketua DPRD Tabanan Kawal Persiapan Pujawali Agung dan Pemlaspasan di Pura Batu Panes
Menurut Suyasa, pola lama pendataan bansos yang tidak diperbarui membuat banyak bantuan meleset dari sasaran.
Ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik namun masih menerima bantuan, sementara warga lain yang lebih membutuhkan justru belum tersentuh.
“Sekarang semua berbasis NIK. Saat data dimasukkan, kondisi sosial ekonominya langsung terlihat. Jadi bukan lagi soal siapa dekat siapa atau siapa yang dulu pernah masuk data,” tegasnya.
Baca Juga: Astra Motor Bali Perkuat Kurikulum TBSM Melalui Donasi Unit Honda Vario 125
Lewat sistem Portal Perlinsos, seluruh masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5 akan diverifikasi ulang. Pemerintah ingin memastikan data penerima bansos benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.
Di Kabupaten Buleleng sendiri, jumlah masyarakat yang masuk kategori tersebut mencapai sekitar 103 ribu kepala keluarga.
Angka itu menjadi fokus utama proses validasi data yang kini mulai dilakukan secara bertahap.
Untuk mempercepat proses pendataan, pemerintah melibatkan Agen Perlinsos yang telah mendapatkan pelatihan teknis.
Mereka bertugas membantu masyarakat melakukan penginputan dan pembaruan data langsung ke sistem.
Suyasa menilai langkah ini penting untuk mengurangi kecemburuan sosial yang selama ini sering muncul di tengah masyarakat akibat penerima bantuan dianggap tidak tepat.
“Selama ini masyarakat sering membandingkan. Ada yang rumahnya bagus tapi masih dapat bantuan. Sistem ini dibuat supaya verifikasi lebih objektif,” ujarnya.
Ia juga memastikan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kategori penerima bantuan akan otomatis dikeluarkan dari sistem.
Sebaliknya, warga yang layak namun belum terdata tetap bisa diusulkan kembali melalui mekanisme penginputan NIK.
Tak hanya berbicara soal bansos, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkenalkan inovasi baru di bidang perlindungan anak melalui program “BESTiE Buleleng” atau Bersama Edukasi Sebaya, Tumbuhkan Inspirasi dan Empati.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra mengatakan program tersebut difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukatif dan kepedulian sosial.
Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan lingkungan dan generasi muda.
“BESTiE Buleleng hadir untuk membangun ruang edukasi dan kepedulian bersama terhadap anak,” jelasnya.
Lewat dua program itu, Pemkab Buleleng mencoba mengubah wajah pelayanan sosial menjadi lebih terbuka, terukur, dan berbasis data.
Pemerintah ingin memastikan bantuan sosial tidak lagi sekadar dibagi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan. (*)
Editor : I Made Mertawan