BALIEXPRESS.ID – Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang berlangsung di Prime Plaza Sanur Hotel, Denpasar, Senin (29/6).
Forum ini menjadi wadah bagi DPRD provinsi se-Indonesia untuk menyusun rekomendasi strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Rakernas yang digelar pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026 tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan diikuti perwakilan dari 35 DPRD provinsi.
Mengusung tema Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, forum ini membahas berbagai isu mulai dari sinergi pemerintah pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, optimalisasi pendapatan daerah, investasi, hingga pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
Mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas penunjukan Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas.
Menurutnya, forum tersebut memiliki peran penting karena mempertemukan para pimpinan DPRD provinsi untuk merumuskan kebijakan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami berharap pelaksanaan Rakernas ini berjalan dengan sukses dan mencapai keputusan-keputusan strategis yang nantinya akan menjadi panduan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di daerah masing-masing," ujarnya.
Dewa Indra menegaskan DPRD memiliki posisi strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah.
Oleh sebab itu, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Bupati Adi Arnawa Resmikan Balai Banjar Muluk Babi Sangeh, Bangga Kualitas Fisik Luar Biasa
"Kita ketahui bersama bahwa hari ini dan ke depan tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Kompleksitas persoalan akan semakin rumit, sementara aspirasi masyarakat terus mengalir semakin beragam dan semakin kompleks dengan standar yang lebih tinggi," katanya.
Menurutnya, Rakernas ADPSI menjadi momentum penting untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk keterbatasan sumber daya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua ADPSI Periode 2025–2030, Buky Wibawa Karya Guna, mengatakan Rakernas II menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar-DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
"Rakernas II ADPSI merupakan forum strategis yang memiliki arti penting dalam memperkuat koordinasi, konsolidasi, serta sinergi antar-DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Melalui forum ini kita tidak hanya berbagi pengalaman dan praktik baik, tetapi juga merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif," ujarnya.
Ia menjelaskan tema penguatan fiskal daerah dipilih karena dinilai menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah.
"Fiskal daerah yang kuat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, mengoptimalkan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Rakernas diikuti sebanyak 124 peserta yang mewakili 35 DPRD provinsi.
Selama pelaksanaan forum, peserta membahas lima isu strategis, yakni penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, kebijakan fiskal daerah dan pengawasan APBD, peran DPRD dalam mendorong investasi, serta strategi hilirisasi dan optimalisasi penerimaan daerah.
Selain agenda utama, Rakernas juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial bertajuk ADPSI-ASDEPSI Peduli Bali, meliputi penanaman pohon, pelayanan kesehatan gratis, serta penyerahan bibit tanaman produktif.
"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan yang berkelanjutan," kata Buky.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung pada pola ekonomi ekstraktif, melainkan perlu mendorong hilirisasi industri, transisi energi baru terbarukan, serta memperkuat ketahanan energi dan logistik daerah.
"Pengelolaan sumber daya energi dan alam di daerah tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. DPRD wajib memastikan eksploitasi sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal, bukan hanya bagi pemegang saham perusahaan," tegasnya.
Ia menilai DPRD memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan APBD agar lebih berorientasi pada belanja produktif, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, maupun sumber pendapatan daerah lainnya juga harus dilakukan secara optimal.
"Pengawasan DPRD harus berbasis data, berbasis manfaat, dan berbasis kesejahteraan rakyat, bukan sekadar administratif," cetusnya.
Wiyagus menambahkan, Rakernas diharapkan menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat regulasi investasi yang berkelanjutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Dari Bali kita ingin memberikan pesan bahwa sumber daya alam adalah amanah, bukan sekadar komoditas. Fiskal daerah harus semakin mandiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan DPRD harus hadir sebagai penjaga aspirasi rakyat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan," pungkasnya.(***)