BALIEXPRESS.ID - Pemkab Badung mempertegas komitmennya dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
Mulai tahun ini, capaian pelaksanaan Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) resmi ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian Mangupura Award.
Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa saat memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan Aksi PSBS di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (2/7).
Baca Juga: Bukan Sekedar Porprov, KONI Badung Siapkan Pelatih Berbasis Sport Science
Menurut Adi Arnawa, evaluasi program tidak boleh berhenti pada laporan administrasi, melainkan harus memastikan adanya perubahan perilaku nyata di lapangan.
Ia menginstruksikan jajaran di tingkat Kecamatan dan desa untuk memvalidasi data distribusi komposter, sarana pengelolaan, hingga tingkat pemilahan sampah oleh masyarakat.
"Yang paling penting adalah memastikan perubahan benar-benar terjadi di masyarakat. Jika sampah organik dijemput rutin, warga akan terbiasa memilah sampah dari rumah dan membentuk budaya baru," ujarnya.
Baca Juga: Baru Dibuka Tiga Hari, 900 Siswa Daftar Beasiswa Nak Badung
Bupati asal Pecatu ini pun menginstruksikan, agar APBDes diprioritaskan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkutan, penguatan TPS3R, dan fasilitas pengolahan organik.
Penilaian Mangupura Award pun nantinya akan mencakup aspek pemilahan rumah tangga, optimalisasi TPS3R, pengurangan residu ke TPA, keterlibatan desa adat, hingga peran pelaku usaha.
Selain masalah sampah, Adi Arnawa menginstruksikan percepatan digitalisasi data perlindungan sosial sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Target Retribusi Pariwisata Bangli Rp58 Miliar, Anggaran Promosi Cuma Rp130 Juta
Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, serta kepala desa diminta segera memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.
Sementara, Kepala DLHK Badung Made Rai Warastuthi melaporkan bahwa hingga awal Juli 2026, sebanyak 91 persen atau 122.951 dari 134.270 kepala keluarga di 62 desa/kelurahan telah berhasil didata.
"Pendataan ini menjadi pondasi utama untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu validasi dan pengawasan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat, baik melalui penyediaan sarana, edukasi, maupun pembinaan masyarakat," ujar Rai Warasthuti.
Hasilnya, 17 Desa/Kelurahan masuk kategori sangat baik dengan pemilahan di atas 90 persen.
Kemudian ada 10 wilayah berkategori baik, 22 wilayah kategori menengah, dan 13 wilayah masih menjadi prioritas karena di bawah 50 persen.
Saat ini Badung memiliki 47 unit TPS3R dengan kapasitas kelola 298,2 ton per hari.
Berdasarkan peta pengelolaan sampah 2026, dari total timbulan sampah 876,1 ton per hari, sebesar 70,2 persen 614,4 ton telah berhasil dikelola, sedangkan 29,8 persen atau 261,7 ton sisanya terus ditekan melalui penguatan hulu-hilir.
"Target kami adalah mewujudkan Badung mandiri dalam pengelolaan sampah. Seluruh sektor harus bergerak bersama, mulai dari rumah tangga, desa, sekolah, pasar, HOREKA, kawasan pariwisata, hingga pelaku usaha. Semakin besar sampah yang dapat dikelola dari sumbernya, semakin kecil residu yang berakhir di TPA," paparnya.
Partisipasi masyarakat juga terus diperluas melalui 207 bank sampah aktif, pembinaan terhadap 662 satuan pendidikan dengan 99.250 siswa, serta perluasan pengelolaan sampah di sektor perdagangan, HOREKA, pariwisata, industri kecil dan menengah, dan perkantoran.
Pada sektor perdagangan, 21 dari 54 pasar rakyat serta 327 dari 1.473 toko swalayan dan modern telah menerapkan pemilahan sampah secara berkala demi keberlanjutan.
Untuk mempercepat target, pemerintah daerah terus mengoptimalkan sinergitas seluruh elemen demi lingkungan Badung yang bersih, hijau, berkelanjutan, dan sejahtera bagi generasi mendatang. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga