BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Kabupaten Klungkung menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari sektor pariwisata dan layanan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR).
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, di Ruang Vicon Kantor Bupati Klungkung, Jumat (24/7/2026). Rapat diikuti jajaran Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR.
Dalam pertemuan itu, sektor pariwisata menjadi perhatian utama mengingat selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD Kabupaten Klungkung.
Evaluasi dilakukan terhadap sistem pengelolaan kawasan wisata, mekanisme pengawasan, hingga efektivitas pemungutan retribusi agar penerimaan daerah bisa lebih optimal.
Tjokorda Gde Surya Putra menegaskan potensi wisata yang dimiliki Klungkung, baik di wilayah daratan maupun Kepulauan Nusa Penida, harus mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Baca Juga: Tren Dapur Modern dan Pertumbuhan Vila Dongkrak Permintaan Home Appliance Premium di Bali
Sistem pemungutan retribusi perlu dikelola secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Ayah dan Anak asal Tabanan Curi 12 Motor di Denpasar dan Badung, Hasilnya Dipakai Judol
"Melalui rapat koordinasi ini, masing-masing organisasi perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan langkah-langkah konkret agar target PAD Kabupaten Klungkung tahun 2026 dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan," ujarnya.
Selain sektor pariwisata, rapat juga membedah berbagai peluang peningkatan penerimaan dari Dinas PUPR.
Beberapa sumber pendapatan yang menjadi perhatian meliputi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemanfaatan aset daerah seperti penyewaan alat berat, kendaraan operasional, dan peralatan laboratorium, hingga jasa pengujian material bangunan, tanah, dan keairan yang dikelola unit teknis di lingkungan PUPR. (*)
Editor : I Made Mertawan