BALIEXPRESS.ID — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai keberhasilan pembangunan Bali perlu dilihat dari lebih banyak aspek, tidak hanya berdasarkan pertumbuhan pariwisata, investasi maupun ekonomi.
Kondisi lingkungan, mulai dari kebersihan air hingga kesehatan laut dan kualitas udara, dinilai harus turut menjadi indikator pembangunan.
Hal itu disampaikan Sultan dalam Dialog Kenegaraan bertema ‘Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah’ yang digelar Sekretariat Jenderal DPD RI di Ruang Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (25/9).
“Keberhasilan pembangunan Bali tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan. Ini penting sekali. Ini sudah harus mulai kita pikirkan betul. Keberhasilan Bali tidak hanya diukur seberapa banyak wisatawan yang hadir atau hotel, investasi, dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Sultan.
Baca Juga: Dijemput Paris Pernandes, Indra Kenz Bebas Bersyarat dari Lapas Cibinong: Minta Maaf, Janji Berubah
Menurut dia, pembangunan yang berjalan perlu diimbangi dengan kemampuan Bali menjaga kualitas lingkungan.
Ia menyebut kondisi air, laut, udara hingga keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya sebagai hal yang perlu diperhitungkan.
“Ukuran keberhasilan juga sederhana, harus dilihat dari apakah air di sini tetap bersih? Apakah laut di sini tetap sehat? Udara tetap baik dan segar? Dan lingkungan tetap layak diwariskan kepada teman-teman dan anak cucu? Itu masalah yang justru harus kita pikirkan,” katanya.
Sultan juga menempatkan Bali sebagai daerah yang memiliki peran strategis karena menjadi salah satu wajah Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, pengelolaan lingkungan di Bali, termasuk persoalan sampah, memiliki kaitan dengan citra Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Sebagai bagian dari wajah Indonesia di mata dunia, cara Bali mengelola sampah juga harus menjadi cermin bagaimana Indonesia menghargai lingkungan dan masa depannya,” katanya.
Dalam konteks pengelolaan sampah, Sultan melihat Bali memiliki modal sosial yang dapat menjadi kekuatan.
Desa adat, banjar, awig-awig, pararem serta tradisi gotong royong disebutnya dapat dilibatkan untuk membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ia juga mengaitkan pengelolaan lingkungan dengan konsep Tri Hita Karana, khususnya Palemahan yang mengatur hubungan manusia dengan alam.
Baca Juga: Guruh Soekarnoputra Tutup Usia 73 Tahun, Hasto: PDI Perjuangan Kehilangan Seniman Besar
“Bagi saya konsep terakhir ini, Palemahan, ini konsep yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang kita bicarakan pada hari ini,” ujar adik dari mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin M. Najamudin ini.
Sultan menegaskan, kekuatan sosial dan kearifan lokal tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan sehari-hari.
Menurut dia, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup jika hanya bertumpu pada kebijakan yang dibuat pemerintah.
Ia mendorong pengelolaan sampah dilakukan mulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga, banjar dan desa adat.
Baca Juga: Gibran Digugat di MK, Raja Juli Geram: Masa Hal Remeh-temeh Masih Diurus?
Selanjutnya, pola tersebut perlu diterapkan secara lebih luas di sekolah, pasar, hotel, restoran, kawasan wisata hingga lingkungan pemerintahan.
“Kebijakan lingkungan tidak akan berhasil kalau hanya dibuat di kantor pemerintah. Kebijakan itu harus hidup dalam perilaku masyarakat,” terangnya.
Selain perubahan perilaku, Sultan menilai paradigma masyarakat terhadap sampah juga perlu bergeser.
Pola lama berupa kumpul, angkut dan buang dinilai perlu diarahkan menjadi sistem yang menekankan pengurangan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan hingga penanganan residu secara aman.
Menurut dia, pemilahan sejak dari rumah menjadi salah satu titik penting.
Namun, kebiasaan tersebut harus didukung fasilitas dan sistem pengelolaan yang memadai agar sampah yang telah dipilah tidak kembali tercampur.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Ondo Finance Pintu Perkenalkan VIP Private dan Akses Tokenized Assets
Dalam hal ini, desa adat dan banjar dinilai memiliki ruang untuk memperkuat edukasi sekaligus membangun kedisiplinan sosial masyarakat melalui berbagai instrumen lokal.
“Desa adat dan banjar dapat menjadi kekuatan penting untuk membangun disiplin sosial melalui edukasi, gotong royong, awig-awig, dan pararem serta keteladanan,” katanya.
Di sisi lain, Sultan mengapresiasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah oleh pemerintah, termasuk pembangunan Waste-to-Energy.
Menurutnya, penerapan teknologi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan perilaku masyarakat.
Baca Juga: Usai Ucapan “Goblok” Jadi Sorotan, Prabowo Tegaskan: “Saya Paling Hormat Sama Pakar”
Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Peran masyarakat, desa adat, dunia usaha, pengembang teknologi, pemerintah dan parlemen dinilai perlu berjalan bersama agar pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.
Dialog Kenegaraan tersebut turut dihadiri mahasiswa, anggota DPD RI daerah pemilihan Bali, akademisi, pemerintah daerah, pelaku pengelolaan sampah dan wartawan.
Forum tersebut menjadi ruang pembahasan mengenai penguatan tata kelola sampah di Bali dengan menempatkan masyarakat daerah sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaannya.(***)
Editor : Rika Riyanti