BALIEXPRESS.ID - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung, I Putu Parwata menanggapi rencana pembangunan water taxi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Tibubeneng.
Transportasi laut ini dinilai berpotensi memberikan manfaat bagi konektivitas dan mengurangi beban kemacetan jalan.
Hanya saja pembangunan infrastruktur dermaga diminta dilakukan kajian yang matang.
Baca Juga: Perkuat Jiwa Kepemimpinan, Paskibraka Badung Kunjungi IPDN dan BPIP RI
Parwata mengatakan, water taxi dapat menjadi alternatif perjalanan yang lebih cepat sekaligus membantu mengurangi tekanan lalu lintas darat.
Namun manfaat tersebut harus dibandingkan dengan potensi perubahan terhadap kondisi pantai, ombak surfing, aktivitas nelayan, kawasan suci hingga lingkungan pesisir.
"Water taxi berpotensi memberi manfaat bagi Badung dengan menyediakan pilihan perjalanan laut yang lebih cepat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Canggu. Namun manfaat tersebut belum cukup untuk membenarkan pembangunan dermaga atau struktur laut yang dapat mengubah arus, sedimen, ombak surfing, akses nelayan, kawasan suci, dan wajah pantai," ujar Parwata Kamis (8/10).
Baca Juga: Anas Urbaningrum Usul Syarat Pendidikan Pejabat Publik Dikaji Ulang Usai Putusan MK
Waktu tempuh perjalanan darat yang diperkirakan mencapai 1–2 jam dibandingkan proyeksi perjalanan laut sekitar 30 menit menjadi salah satu alasan munculnya gagasan tersebut.
Namun politisi asal Dalung ini menilai, angka tersebut masih berupa proyeksi.
Perhitungan yang ideal harus melihat waktu perjalanan secara menyeluruh, mulai dari terminal, antrean, akses menuju dermaga, kondisi cuaca hingga jadwal operasional.
Baca Juga: PDIP Soroti Putusan MK soal Gibran, Andreas: Lebih Baik Mundur
Dirinya juga menyoroti, desain infrastruktur dengan konsep yang dapat menjorok cukup jauh ke laut.
Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi arus, gelombang, sedimentasi dan karakter ombak surfing.
Di sisi lain, Pemkab Badung disebutkan memiliki konsep penataan yang berbeda dengan pendekatan lebih dekat pantai dan muara.
Terlebih kajian sosial budaya, lingkungan, teknis serta dampak terhadap aktivitas masyarakat dan tempat suci juga masih diperlukan.
Untuk itu, Parwata mendorong agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan konstruksi sebelum seluruh kajian selesai.
"Sikap yang tepat ialah mendukung kajian dan inovasi transportasi, sementara keputusan konstruksi menunggu bukti bahwa dampak dapat diterima, manfaat kembali kepada warga Badung, dan alternatif dengan jejak fisik lebih kecil telah diuji," paparnya.
Anggota Komisi IV DPRD Badung ini menegaskan, keberhasilan water taxi tidak cukup diukur dari jumlah penumpang maupun besarnya nilai investasi.
Pemerintah juga diminta menghitung penciptaan lapangan kerja lokal, keterlibatan UMKM dan nelayan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas surfing.
Kajian juga perlu memastikan akses masyarakat dan nelayan ke pantai tetap terbuka.
Keberadaan pura dan kawasan sakral harus mendapat perlindungan, sementara risiko perubahan garis pantai, sedimentasi, kualitas air, kebisingan hingga keselamatan pelayaran harus diuji secara ilmiah.
Parwata pun mendorong, adanya perbandingan beberapa alternatif lokasi dan desain, termasuk penggunaan fasilitas yang telah tersedia, dermaga dengan jejak fisik lebih kecil, kapal berkapasitas lebih rendah maupun alternatif transportasi darat massal.
Dengan demikian, rencana water taxi dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan data dan pemantauan.
Jika kajian menunjukkan dampak besar yang tidak dapat dikendalikan atau dipulihkan, desain maupun lokasi perlu dievaluasi kembali.
"Sebaliknya, apabila risiko dapat dikendalikan, pengoperasian terbatas dengan pemantauan independen dapat menjadi bagian dari tahapan sebelum pengembangan kapasitas penuh," jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga