BALIEXPRESS.ID - “Kalau sinyal tidak ada sama sekali, bagaimana caranya menghitung suara lewat internet?” Begitulah kelakar Ketut Artanaya saat ditemui di rumahnya, Senin (19/10/2026). Ia seorang petani berusia 54 tahun dari Banjar Dinas Insakan, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng-Bali. Desa ini terletak di perbukitan Buleleng di Bali Utara.
Hari itu, 13 Februari 2024, sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024. Kabupaten Buleleng tengah sibuk menyiapkan pesta demokrasi. Di berbagai tempat, para petugas penyelenggara pemilu memastikan tempat pemungutan suara (TPS) siap digunakan. Berbagai kebutuhan teknis diperiksa termasuk jaringan internet. Kala itu penghitungan suara dilakukan secara online.
Ketut Artanaya melihat kesibukan itu. Rumahnya sekitar 500 meter, tidak jauh dari balai masyarakat yang akan digunakan sebagai TPS 12 saat itu. Saat keluar rumah ia dengan jelas melihat para PPS bekerja.
“Saat itu riuh sekali. Banyak orang disini,” kata Artanaya sembari mengenang hari itu.
Diantara keriuhan itu, ada I Nengah Sutaryana. Ia merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 12. Kondisi TPS 12 yang ada di Banjar Dinas Insakan, Desa Pedawa itu masih belum terfasilitasi internet. Petugas dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng pun nampak kebingungan. Sembari menyusun alternatif jaringan internet, maka Sutaryana meminta izin kepada Ketut Artanaya untuk memanfaatkan wifi yang terpasang di rumahnya.
Tanpa basa-basi, Artanaya mengiyakan permintaan itu. Logikanya lurus seperti garis pematang sawah.
“Saya langsung berikan. Katanya kan mengitung suara saat itu pakai internet. Di sini tidak ada internet, tapi saya punya internet maka saya pinjamkan. Tidak sewa,” kata Artanaya sambil tersenyum.
Tanpa berlama-lama beberapa petugas dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng saat itu, langsung turun untuk menyambung jaringan internet. Mereka harus mengulur kabel fiber optik sepanjang kurang lebih 200 meter, dari Balai Banjar Dinas Insakan hingga ke rumah Artanaya. Dari rumah itu, sinyal baru disalurkan ke TPS 12.
Artanaya berdiri tak jauh dari mereka dan mengawasi pekerjaan itu dengan saksama. Rumahnya mendadak ramai. Sinyal internet akhirnya diambil dari rumah Artanaya, sebab di sekitar balai itu, sinyal bukan sekadar lemah. Sinyal itu lenyap. Orang awam menyebutnya sinyal kosong, orang dinas menyebutnya blank spot. Rumah Artanaya menjadi satu-satunya rumah terdekat dengan balai dan ia memiliki wifi.
Wifi itu sebelumnya dipasang oleh Artnaya pada awal tahun 2022. Kala itu, pandemi memaksa anak Artanaya kuliah dari rumah. Tentu saja, kuliah daring butuh internet, sementara internet tak pernah datang ke sana. Maka sang ayah memasang jaringan wifi secara mandiri.
“Iya, dulu pasang untuk kebutuhan sekolah anak saya. Di sini sinyalnya parah, tidak ada,” tuturnya pagi itu.
Sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 12 saat itu, I Nengah Sutaryana mengaku jaringan internet adalah kendala terbesar menjelang hari pencoblosan. Ia pun harus memutar otak agar pesta demokrasi berjalan lancar pada TPS itu. Beruntung ada Ketut Artanaya yang secara sukarela memberikan bantuan jaringan internet demi kelacaran pemilu. Tanpa sinyal, tidak ada yang bisa dikirim dan I Nengah Sutaryana tahu betul soal itu.
“Dulu harus menghitung online. Jadi dengan mudah kami bekerja. Tapi kalau blank spot kan tidak bisa,” tuturnya sambil mengenang masa-masa itu.
Dulu, penghitungan dan pelaporan hasil suara telah memanfaatkan sistem berbasis daring. Namanya Si Rekap, kependekan dari Sistem Informasi Rekapitulasi. Artinya, pekerjaan petugas tidak cukup hanya selesai di meja penghitungan. Hasilnya juga harus dikirim melalui jaringan internet. Bagi TPS yang berada di wilayah dengan koneksi memadai, urusan ini mungkin tak terlalu merepotkan. Namun, di Desa Pedawa, persoalannya berbeda.
Sebenarnya, ada jalan lain yang bisa ditempuh. TPS 12 dapat dipindahkan ke tempat yang sinyalnya lebih ramah. Sutaryana pun sudah memikirkan dan mempertimbangkannya tetapi ia menggelengkan kepala. Jika TPS 12 dialihkan ke TPS lain yang ada di Desa Pedawa, maka para pemilih harus menempuh jarak sangat jauh. Ada 300 pemilih di sana. Medan perbukitan Pedawa bukan jenis jalan yang menyenangkan untuk ditempuh hanya demi selembar surat suara.
“Ini sebenarnya kendala tempat. Kondisi ini sudah dari lama dan susah sekali dapat sinyal,” ujarnya.
Balai masyarakat itu ternyata tidak hanya hidup saat pemilu. Di sana kerap berlangsung sosialisasi, juga kegiatan-kegiatan desa.
Pengalaman di Banjar Dinas Insakan ternyata bukan kasus tunggal di Buleleng. Pada Pemilu 2024, tercatat ada 18 TPS yang mengalami persoalan blank spot. Di Kecamatan Banjar, kendala itu ditemukan pada empat TPS di Desa Gesing dan dua TPS di Desa Sidetapa.
Persoalan serupa juga muncul di Kecamatan Tejakula. Sebanyak tiga TPS di Desa Depeha, tiga TPS di Desa Les, satu TPS di Desa Penuktukan, satu TPS di Desa Sambirenteng, dan empat TPS di Desa Sembiran masuk dalam daftar lokasi yang membutuhkan perhatian terkait jaringan internet.
Penyebabnya beragam. Letak geografis menjadi salah satu faktor utama. Sejumlah desa berada di balik pegunungan dan perbukitan yang menghalangi jangkauan sinyal. Bentang alam yang indah dipandang dari kejauhan itu bisa menjadi tantangan tersendiri ketika jaringan telekomunikasi harus menjangkau permukiman dan fasilitas umum.
Selain faktor geografis, persoalan juga berkaitan dengan infrastruktur. Pemancar milik penyedia layanan internet di sekitar lokasi TPS belum tentu memiliki jangkauan atau kapasitas yang cukup untuk memberikan koneksi yang dibutuhkan. Akibatnya, ada wilayah yang hanya memperoleh sinyal lemah, bahkan tidak mendapatkan sinyal sama sekali.
Menghadapi kondisi tersebut, Diskominfosanti Kabupaten Buleleng tidak hanya mengandalkan satu cara. Instansi itu menyurati Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika) serta sejumlah penyedia layanan telekomunikasi. Mereka meminta agar kualitas sinyal di titik-titik bermasalah ditingkatkan dan koneksinya dijaga tetap stabil.
“Kami berupaya melakukan penguatan sinyal, agar warga kami tetap terhubung dan data dapat dikirim,” kata I Putu Suryada Santhi, Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Saat pemilu berlangsung, tidak ada lagi TPS di Buleleng yang benar-benar berada dalam kondisi blank spot, meskipun beberapa lokasi masih menghadapi sinyal lemah.
Tim pemantau juga dibentuk untuk berkeliling ke wilayah-wilayah yang rawan mengalami gangguan koneksi. Langkah ini diperlukan agar petugas tidak hanya mengandalkan laporan setelah masalah muncul, tetapi juga dapat mengantisipasi kendala di lapangan.
Walau internet saat itu telah teratasi, namun Suryada Santhi bersama timnya juga menyiapkan alternatif bantuan melalui layanan pusat panggilan atau call center. Gagasan ini berangkat dari kemungkinan yang cukup dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Tidak semua gangguan internet disebabkan oleh ketiadaan sinyal. Dalam beberapa kasus, kendala bisa saja terjadi karena perangkat perlu dinyalakan ulang atau ada kabel yang belum tersambung dengan benar.
Bagi petugas yang kurang memahami persoalan teknis, masalah kecil semacam itu bisa menghambat pekerjaan. Karena itu, layanan telepon diharapkan membantu mereka memperoleh panduan tanpa harus menunggu petugas datang ke lokasi.
“Mungkin ada masyarakat yang kurang paham saat terjadi kendala. Jadi kami bisa pandu lewat layanan call center saat itu,” imbuh Suryada Santhi.
Pemilu 2024 pun berlalu. Namun, persoalan jaringan internet di sejumlah TPS belum sepenuhnya menjadi cerita masa lalu. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024, kebutuhan konektivitas kembali menjadi perhatian.
Hari itu Senin, 25 November 2024, Diskominfosanti kembali menerima laporan tentang titik-titik blank spot di beberapa TPS. Ada 16 titik di enam kecamatan. Beberapa lokasi yang terdeteksi blank spot pada pemilu sebelumnya masih butuh penguatan sinyal.
Daftar lokasi yang menjadi perhatian mencakup delapan desa, yakni Desa Pemuteran dan Tukad Sumaga di Kecamatan Gerokgak, Desa Sepang Kelod di Kecamatan Busungbiu, Desa Pegadungan di Kecamatan Sukasada, Desa Pakisan di Kecamatan Kubutambahan, Desa Penuktukan dan Sembiran di Kecamatan Tejakula, serta Desa Pedawa di Kecamatan Banjar.
Nama Pedawa kembali muncul. Desa tempat Artanaya tinggal itu sekali lagi masuk dalam daftar wilayah yang membutuhkan perhatian terkait jaringan internet. Pengalaman pada Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa persoalan konektivitas tidak selalu selesai hanya dengan satu kali penanganan. Perubahan kebutuhan, kondisi geografis, dan kualitas jaringan membuat pemantauan harus terus dilakukan.
Strategi yang ditempuh pun tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Pemerintah menggandeng penyedia layanan telekomunikasi untuk memperkuat jaringan. Warga yang memiliki Wi-Fi di sekitar TPS diajak berpartisipasi, sementara modem dipasang di titik-titik strategis agar koneksi dapat disalurkan ke lokasi yang membutuhkan.
Menjelang hari pencoblosan, Diskominfosanti merencanakan pemeriksaan ulang terhadap 16 titik tersebut pada H-2. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan jaringan dapat diketahui sebelum hari pemungutan suara, ketika aktivitas petugas dan kebutuhan pengiriman data meningkat.
Ada pula dukungan yang datang dari organisasi dengan jenis teknologi komunikasi berbeda, yakni Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) Buleleng. Anggotanya disiapkan sebagai pasukan cadangan apabila koneksi internet mengalami masalah. Melalui komunikasi langsung menggunakan radio, mereka dapat membantu memantau perkembangan di lapangan.
Kehadiran ORARI menunjukkan bahwa ketika teknologi digital menghadapi keterbatasan, jalur komunikasi lain masih dapat berperan. Informasi dari lapangan tetap perlu disampaikan, sementara petugas membutuhkan cara untuk mengetahui perkembangan situasi.
Pendekatan seperti ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar komunikasi tetap berjalan. Terlebih pada wilayah perbukitan. Teknologi yang lebih baru memang menawarkan kemudahan, tetapi kesiapan menghadapi gangguan tetap menjadi kebutuhan.
Topografi Buleleng yang berbukit-bukit membuat persoalan blank spot bukan hal asing. Bentang alam menjadi tantangan ketika jaringan telekomunikasi harus menjangkau desa-desa yang letaknya berjauhan atau terhalang perbukitan.
“Kami belajar dari peristiwa sebelumnya. Kami melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti Bapak Ketut Artanaya untuk penguatan internet di sekitar TPS,” tutur I Putu Suryada Santhi, Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik.
Pendekatan kepada warga menjadi penting karena masyarakat kerap mengetahui kondisi lingkungan mereka secara langsung. Mereka memahami titik-titik yang sulit menerima sinyal, lokasi yang masih memungkinkan untuk mendapatkan koneksi, hingga fasilitas yang dapat dimanfaatkan sementara.
Pesoalan blank spot juga mendorong pemerintah desa mengajukan permintaan penyediaan akses internet di ruang publik. Sejumlah pemerintah desa mengirimkan laporan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk meminta dukungan fasilitas konektivitas.
Sekitar 10 desa masuk dalam daftar permohonan yang perlu ditindaklanjuti. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan internet tidak hanya muncul ketika pemilu berlangsung. Ruang publik yang digunakan warga untuk beraktivitas juga membutuhkan akses komunikasi yang memadai.
Pada 2023, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan program percepatan jangkauan wilayah blank spot. Program ini ditujukan untuk mengonsolidasikan data persebaran infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Data tersebut menjadi salah satu pijakan untuk melihat wilayah yang belum terjangkau layanan maupun lokasi yang masih membutuhkan peningkatan kualitas jaringan.
Lebih dari 1.020 usulan masuk dari 47 kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng di Bali Utara. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 usulan berpotensi menjadi data dasar untuk pembahasan dengan operator telekomunikasi. Sementara itu, sekitar 500 usulan lainnya masih dibahas untuk program Kementerian Komunikasi dan Digital yang lain.
Buleleng sendiri menyumbangkan 15 desa dengan 38 titik blank spot atau wilayah bersinyal lemah pada 2023. Angka itu memperlihatkan luasnya pekerjaan yang harus diselesaikan agar masyarakat di wilayah perbukitan memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam mengakses internet.
Memasuki 2026, titik-titik blank spot di Buleleng mulai berkurang. Program percepatan dari pemerintah pusat perlahan menjangkau desa-desa yang sebelumnya mengalami kesulitan konektivitas. Di tingkat daerah, upaya tersebut juga didukung melalui program Bali Smart Island (BSI), sebuah program penyediaan internet gratis yang digulirkan di Bali.
BSI di Buleleng sudah mencapai 297 titik yang tersebar di seluruh desa, terutama di puskesmas, desa adat, dan daerah tujuan wisata. Lewat kerja sama dengan beberapa provider, free wifi juga menjangkau 64 titik di banjar-banjar, termasuk Banjar Dinas Insakan, Desa Pedawa, tempat Ketut Artanaya tinggal. (***)
Editor : Iqbal Kurnia