BALIEXPRESS.ID - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali tengah menyiapkan tender dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, yakni PLTS Gilimanuk berkapasitas sekitar 300 MWp dan PLTS Buleleng 118 MWp. Langkah ini ditempuh untuk menekan ketergantungan Bali pada pembangkit berbahan bakar fosil dan pasokan listrik dari Pulau Jawa.
Arjun Karim dari PLN UID Bali menyatakan pemanfaatan PLTS kini mendesak karena Bali masih bertumpu pada pembangkit fosil beremisi tinggi. “Secara praktik, 1 MWp itu kurang lebih membutuhkan 1 hektare,” ujarnya belum lama ini, di Pekan Iklim Bali.
Dengan hitungan tersebut, PLTS Gilimanuk membutuhkan lahan sekitar 300 hektare, sedangkan PLTS Buleleng sekitar 118 hektare. Untuk seluruh Bali, PLN berharap terbangun total sekitar 1,2 hingga 1,6 GWp. Itu berarti sekitar 500 ribu hingga 1 juta rumah dapat diterangi listrik.
Baca Juga: Borong Prestasi di FTBI Bali 2026, 12 Siswa Tabanan Terima Penghargaan
Besarnya kebutuhan lahan membuat proyek-proyek tersebut mau tidak mau berlokasi di Bali Utara. Listriknya akan diprioritaskan bagi kawasan pariwisata di Bali Selatan dan Timur. Menurut Global Solar Atlas dari World Bank Group, jalur utara Buleleng dari barat ke timur memiliki intensitas energi surya yang sangat tinggi.
Rencana ini muncul di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik Bali yang per September 2026 mencapai 8,89 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Sebagian besar pasokan masih bergantung pada Jawa melalui kabel laut.
Kerentanan itu terlihat saat Bali padam pada Jumat malam, 2 Mei 2025. Gangguan sekitar satu jam itu disebut menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Saat kejadian, dua dari tiga unit PLTU Celukan Bawang di Buleleng, yang menyuplai sekitar 30 persen kebutuhan listrik Bali, sedang menjalani overhaul terjadwal. Hanya satu unit beroperasi dengan beban terlalu berat.
Selain pembangkit skala besar, PLN menyatakan mendukung penuh PLTS Atap, baik sistem on-grid maupun off-grid. PLN kini menunggu terbitnya Permen ESDM beserta aturan turunannya. Di sisi lain, Bali telah memiliki 306 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan PLN membuka peluang kemitraan dengan swasta.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara soal Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo yang Seret Listyo
Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan dukungan terhadap PLTS Atap di perkantoran hingga sektor pariwisata. Sekda Buleleng Gede Suyasa menegaskan perlunya payung hukum sebelum program berjalan.
“Regulasinya penting, jangan sampai kita semangat tapi bingung saat di lapangan,” katanya. Pemkab menyiapkan dasar hukum berupa surat edaran bupati agar program dapat berjalan tahun ini.
Kepala BPKAD Provinsi Bali, Gede Wirasanjaya, menyebut lahan milik Pemprov umumnya kecil, tersebar, dan banyak berstatus bekas tanah kerajaan yang digarap masyarakat sehingga rawan konflik sosial. Karena itu atap gedung pemerintah dinilai lebih aman, meski BPKAD tetap merekomendasikan 102 titik potensi lahan untuk PLTS, termasuk di Kecamatan Kubu, Karangasem, dan Desa Sakti, Nusa Penida.
Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, juga mengklaim bahwa sinar matahari di kawasan Buleleng lebih optimal dibanding wilayah lain di Bali.
“Investasi awal memang mahal. Tapi kalau dihitung jangka panjang, itu murah. Jika itu terwujud, Buleleng terang benderang,” ujarnya.
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, Kamis (5/11), menegaskan pihaknya sejak lama mendorong pemanfaatan potensi energi air dan panas bumi.
Baca Juga: 27 Petani Jembrana Korban Kekeringan Terima Bantuan Penguatan Ekonomi
“Karena, kalau listrik mati lagi di Bali, yang rugi bukan cuma rakyat, tapi juga wajah pariwisata dunia,” katanya.
Bali sebenarnya sudah berjalan cukup jauh. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, yang terdiri dari 11 bab dan 33 pasal, mengarahkan pemenuhan kebutuhan energi Bali secara mandiri dan ramah lingkungan. Peraturan itu juga mengatur pengembangan bangunan hijau yang menyeimbangkan energi yang dihasilkan dengan energi yang digunakan. Lahir dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pergub ini membingkai energi sebagai bagian dari tatanan hidup yang menjaga kesucian alam. Di atasnya ada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang menegaskan kewajiban mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Bali pun menetapkan target ambisius berupa net zero emission pada 2045, lima belas tahun lebih cepat daripada target nasional 2060. Di tingkat pusat, RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 36 persen pada 2034 dengan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, sekitar 76 persen di antaranya dari EBT dan sistem penyimpanan.
Editor : Iqbal Kurnia