Namun di balik capaian tersebut, struktur ekonomi Bali masih menyimpan kerentanan mendasar, terutama ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pariwisata serta tantangan pemerataan antarwilayah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, Dr. Ni Luh Putu Indiani, S.E, M.M menjelaskan Tahun 2025 dapat dibaca sebagai fase penguatan ekonomi, tetapi bukan tanpa risiko. Ekonomi Bali sepanjang 2025 memang menunjukkan penguatan yang cukup konsisten, tetapi kerentanannya tetap ada dan bersifat struktural.
Data pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2025 menunjukkan tren yang stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pada Triwulan I-2025, ekonomi Bali tumbuh 5,52 persen (year on year).
Pertumbuhan meningkat pada Triwulan II-2025 menjadi 5,95 persen, dan tetap terjaga pada Triwulan III-2025 sebesar 5,88 persen. Secara kumulatif, ekonomi Bali tumbuh 5,81 persen pada Triwulan I–III 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang pada periode yang sama tumbuh sekitar 5,05 persen (BPS RI, 2025).
Capaian ini menempatkan Bali sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibanding rata-rata nasional. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemulihan pascapandemi telah bertransformasi menjadi fase normalisasi ekonomi yang lebih stabil.
“Angka-angka ini memberi sinyal bahwa ekonomi Bali tidak hanya pulih, tetapi sudah kembali bergerak dalam ritme yang relatif sehat,” kata Dr. Indiani.
Menurutnya, penguatan ekonomi Bali tidak bisa dilepaskan dari peran pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pada Triwulan II-2025, sektor ini menyumbang 22,76 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali dan meningkat menjadi 23,07 persen pada Triwulan III-2025, menunjukkan semakin kuatnya peran sektor pariwisata dalam struktur ekonomi daerah.
Kunjungan wisatawan mancanegara juga tetap tinggi. Secara kumulatif, periode Januari hingga Oktober 2025, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 5,89 juta kunjungan, atau meningkat sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 menurut catatan BPS Bali.
Sementara itu, data tahunan BPS Bali menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, Bali menerima sekitar 6,33 juta wisatawan mancanegara.
Angka-angka ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap jasa pariwisata masih relatif kuat dan diharapkan terus mengalami pertumbuhan tahunan, terutama menjelang musim liburan akhir tahun.
Namun demikian, dominasi pariwisata juga menjadi sumber kerentanan utama perekonomian Bali.
“Ketika lebih dari seperlima PDRB Bali bertumpu pada sektor akomodasi dan makan minum, setiap guncangan global dan permasalahan internal seperti perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, gangguan transportasi internasional, permasalahan kemacetan, banjir, dan sampah, akan cepat terasa dampaknya terhadap perekonomian Bali,” paparnya.
Dampak Nyata ke Lapangan Kerja
Pertumbuhan ekonomi Bali 2025 tidak hanya tercermin pada indikator makro, tetapi juga pada pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah angkatan kerja Bali meningkat menjadi sekitar 2,74 juta orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 2,70 juta orang.
Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali tercatat sekitar 1,49 persen, jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang masih berada di kisaran di atas 4 persen menurut rilis Badan Pusat Statistik.
Dr. Indiani mengatakan, penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sektor perdagangan besar dan eceran, sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi dan pariwisata, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru mengalami penurunan jumlah tenaga kerja.
Ini menunjukkan pergeseran struktur ketenagakerjaan Bali yang semakin mengarah ke sektor jasa dan perdagangan.
“Pergeseran tenaga kerja ke sektor jasa memang mendorong pertumbuhan, namun tanpa penguatan sektor riil sebagai penopang, ekonomi Bali akan tetap rentan terhadap guncangan global dan penurunan pariwisata,” sebutnya.
Kesadaran akan risiko ketergantungan pada pariwisata mendorong berbagai upaya diversifikasi ekonomi sepanjang 2025. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mulai mendorong pengembangan ekonomi hijau, UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk pertanian.
Menurutnya, upaya diversifikasi sudah mulai terlihat dan hal tersebut positif. Saat ini, secara struktur, pariwisata masih terlalu dominan. Dengan kebijakan tingkat daerah yang actionable dan berkolaborasi dengan stakeholder, diharapkan upaya diversifikasi ini dapat tercermin dalam struktur ekonomi Bali jangka menengah.
Ketimpangan Antarwilayah Masih Menjadi PR
Meski ekonomi Bali tumbuh, pemerataan pertumbuhan masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut kabupaten/kota yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, aktivitas ekonomi dan investasi masih terkonsentrasi di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yang secara kumulatif menyumbang sekitar dua pertiga PDRB Bali.
Dr. Indiani menyebut, struktur ini menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terfokus di kawasan selatan dan perkotaan.
Indikator ketimpangan juga menunjukkan sinyal kewaspadaan. Data Badan Pusat Statistik mencatat Gini Ratio Bali pada Maret 2025 sebesar 0,353, sedikit meningkat dibandingkan September 2024 yang tercatat 0,348.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2025 berada di kisaran 3,72 persen, tergolong rendah secara nasional, namun angka kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, mencerminkan ketimpangan spasial dalam distribusi kesejahteraan.
“Secara agregat Bali terlihat baik-baik saja, tapi ketimpangan antarwilayah masih nyata. Ini yang perlu menjadi fokus kebijakan ke depan,” imbuhnya.
Permasalahan banjir di sejumlah wilayah di Bali juga menjadi catatan penting menjelang puncak musim hujan dan periode Nataru, karena berpotensi mengganggu mobilitas, aktivitas usaha, dan persepsi kenyamanan destinasi.
Kajian penataan ruang Pemerintah Provinsi Bali menegaskan banjir tidak semata akibat cuaca ekstrem, melainkan juga dipicu tekanan pembangunan dan alih fungsi ruang terbuka hijau, terganggunya sistem hidrologi alami, serta degradasi daya tampung DAS karena sedimentasi dan pencemaran yang memperparah limpasan.
Diperlukan langkah mitigasi yang relevan yaitu kombinasi aksi cepat seperti pembersihan saluran/drainase dan sungai dari sedimen serta sampah penyumbat, peningkatan kesiapsiagaan dan peringatan dini cuaca ekstrem, penyiapan jalur evakuasi dan pompanisasi pada titik rawan; dan solusi struktural salah satunya penegakan RTRW dan perlindungan daerah resapan.
Usaha Ilegal dan Tantangan Iklim Usaha
Masalah lain yang mencuat sepanjang 2025 adalah maraknya usaha dan investasi yang belum tertib perizinan, terutama di sektor akomodasi. Kondisi ini merusak iklim usaha yang sehat karena menciptakan persaingan tidak adil bagi pelaku usaha yang patuh aturan.
Lebih lanjut, Dr. Indiani mengatakan jika salah satu akar persoalan yang kerap muncul adalah belum sepenuhnya selarasnya basis data perizinan usaha dengan basis data perpajakan daerah, sehingga sebagian aktivitas ekonomi tidak tercatat secara optimal dalam sistem pemungutan pajak.
Akibatnya, usaha yang beroperasi tanpa izin atau belum terintegrasi ke dalam sistem pajak berpotensi menggerus penerimaan daerah, khususnya dari pajak jasa yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bali.
“Penertiban harus dilakukan secara konsisten dan adil, bukan untuk mematikan usaha, tetapi untuk menciptakan kepastian dan keadilan,” ujarnya lagi.
Solusi ke depan tidak hanya penindakan, tetapi juga pembenahan tata kelola, antara lain melalui integrasi dan pemadanan data perizinan dan perpajakan secara digital, validasi lapangan berbasis risiko, serta pendampingan legalisasi usaha bagi pelaku UMKM dan akomodasi kecil.
Dengan pendekatan tersebut, penertiban diharapkan dapat memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.
Optimisme Terukur Menjelang Tutup Tahun
Menjelang akhir 2025, optimisme terhadap kinerja ekonomi Bali tetap terjaga, meskipun dibayangi berbagai risiko yang perlu dicermati. Dengan modal pertumbuhan yang kuat hingga Triwulan III, inflasi yang terkendali, serta potensi puncak kunjungan wisatawan pada musim liburan akhir tahun, ekonomi Bali diperkirakan tetap solid hingga tutup tahun.
Namun demikian, tantangan lingkungan seperti banjir di sejumlah wilayah serta persoalan sampah terutama di kawasan perkotaan dan destinasi wisata, perlu diantisipasi secara serius karena dapat memengaruhi kenyamanan dan minat wisatawan berkunjung pada periode Nataru.
Menurut Dr. Indiani, indikator kunci yang perlu dipantau tetap mencakup arus wisatawan, tingkat hunian akomodasi, stabilitas harga pangan, dan realisasi belanja pemerintah daerah. Q4 biasanya ditopang oleh Nataru dan belanja APBD.
Jika dua hal ini berjalan baik, ekonomi Bali akan menutup 2025 dengan kinerja yang cukup kuat. Tetapi bila gangguan lingkungan seperti banjir dan persoalan sampah tidak tertangani, persepsi wisatawan bisa terdampak dan berujung pada pembatalan atau penurunan lama tinggal.
Menatap 2026, Bali perlu melangkah dari fase konsolidasi menuju penguatan fondasi ekonomi. Lima agenda krusial yang perlu menjadi perhatian adalah diversifikasi ekonomi yang nyata, penataan pariwisata berbasis kualitas dan keberlanjutan, penguatan infrastruktur dan manajemen risiko, peningkatan kualitas SDM lokal, serta kepastian regulasi dan tata kelola usaha.
Pertumbuhan Bali ke depan tidak boleh hanya cepat, tetapi harus sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
“Tantangan 2026 adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas, bukan hanya tercermin dalam angka,” pungkasnya. (dik)
Editor : I Putu Mardika