BALI EXPRESS – Persoalan lingkungan masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Salah satunya adalah permasalahan sampah.
Dilansir dari JawaPos.com, sampah menjadi salah satu pemicu berbagai krisis lingkungan.
Kondisi sampah berkontribusi terhadap krisis iklim, krisis air bersih dan banjir, serta polusi sebagai serangkaian dampak akibat darurat pengelolaan sampah di Indonesia.
Menurut pencatatan sepanjang tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa terdapat 7,2 juta ton sampah yang belum terkelola dengan baik di seluruh Tanah Air.
Ditambah lagi adanya kejadian 14 kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sepanjang bulan Juni hingga Oktober 2023.
Kebakaran terjadi di berbagai lokasi yang mengakibatkan terjadi hambatan alur pengelolaan sampah di masing-masing daerah.
Selain sampah, perubahan iklim berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat.
Hal ini membuat Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) menuntut penghentian penggunaan bahan bakar fosil dan mempercepat penggunaan energi terbarukan.
Berkaitan dengan isu lingkungan, dalam APEC Economic Leaders: Informal Dialogue and Working Lunch yang mengangkut tema ‘Sustainability, Climate, and Just Energy Transition, yang digelar di Moscone Convention Center, San Fransisco, Amerika Serikat, Kamis, (16/11), Presiden Jokowi menekankan, terdapat tiga hal penting yang harus dijadikan fokus kerja sama APEC dalam menghadapi isu perubahan iklim ini.
Fokus pertama adalah APEC harus bisa mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, kolaborasi yang setara, saling menguntungkan, serta sejalan dengan Dokumen Bangkok tentang BCG Economy dan Prinsip Transisi Energi yang adil.
Menurutnya, Indonesia telah meluncurkan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem EV (Electric Vehicle) antara pemerintah, BUMN, serta swasta.
ASEAN pada tahun 2023 juga telah menyepakati komitmen pengembangan ekosistem EV regional.
Fokus berikutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa APEC harus memastikan akses setiap ekonomi pada teknologi hijau yang berkelanjutan, terjangkau, serta modern.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui transfer teknologi, pembangunan, kapasitas, dan akses terhadap mineral kritis.
“APEC harus mendorong kerja sama yang menjamin kelancaran rantai pasok, termasuk investasi pengembangan mineral kritis," tutur Presiden Jokowi.
"Indonesia ingin jalin kerja sama investasi pengelolaan cadangan nikel untuk ekosistem baterai EV untuk memastikan energi bersih tersedia bagi semua sesuai prinsip no one left behind,” sambungnya.
Fokus terakhir yang diungkapkan Jokowi adalah APEC harus mendorong mekanisme pembiayaan inovatif melalui sinergi dan kemitraan yang juga melibatkan partisipasi swasta serta dukungan lembaga keuangan internasional.
Editor : Nyoman Suarna