Menjelang Pilkada 2024, masyarakat Indonesia harus lebih waspada terhadap maraknya hoaks yang beredar, terutama di media sosial. Fenomena ini, meski bukan hal baru dalam politik, semakin mengkhawatirkan dengan kemajuan teknologi informasi. Hoaks dapat merusak demokrasi, menyesatkan pemilih, dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat yang seharusnya bersatu meski berbeda pandangan politik.
Hoaks dalam Pilkada sering disebarkan oleh pihak berkepentingan untuk mendiskreditkan lawan atau mendukung citra calon tertentu. Bentuknya beragam, mulai dari berita bohong, manipulasi foto dan video, hingga klaim tidak berdasar. Padahal, proses demokrasi yang sehat dan adil harus didasarkan pada fakta dan argumentasi rasional, bukan kebohongan.
Untuk mencegah penyebaran hoaks menjelang Pilkada Serentak 2024, Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah, gencar melakukan patroli siber di media sosial. AKP Imam Muhtadi, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang, menegaskan bahwa patroli ini adalah komitmen Polri dalam menjaga integritas demokrasi. Hasil patroli akan dilaporkan untuk memastikan apakah berita tersebut mengandung narasi bohong atau tidak.
Masyarakat juga diminta lebih cerdas dalam menanggapi isu-isu jelang Pilkada 2024. Bijaklah dalam menyikapi berita yang tersebar, terutama di media sosial. Didu Sardu, Ketua kelompok masyarakat hijau di Jawa Barat, menekankan pentingnya gotong royong dalam mengingatkan satu sama lain jika ada informasi janggal. Masyarakat harus saling mengingatkan, terutama jika informasi dapat memecah belah.
Di media sosial, bijaklah dalam menerima informasi. Jangan mudah terprovokasi info-info yang tidak jelas dan terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Media sosial bisa sangat berbahaya jika masyarakat tidak meningkatkan literasi digitalnya, karena mudah termakan isu-isu bohong. Generasi muda, terutama Gen Z, bisa menjadi pilar penting dalam menangkal hoaks dengan kemampuan mereka menguasai internet dan memberikan informasi valid kepada lingkungan terdekat.
Ketut Suwarmawan, Kepala Diskominfosantik Buleleng, menyamakan media sosial dengan pisau bermata dua. Masyarakat harus bijak bermedia sosial dan selalu mengonfirmasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Sebagai pencegahan, pihaknya telah melakukan sosialisasi pentingnya saring sebelum sharing dan rutin mempublikasikan informasi hoaks yang beredar.
Tokoh masyarakat dan pemuka agama juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan bisa menjadi agen perubahan dalam melawan hoaks. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang bahaya hoaks dan pentingnya menjaga integritas informasi, tokoh-tokoh ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pelaksanaan Pilkada.
Setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoaks. Sikap kritis harus diutamakan setiap kali menerima informasi, terutama yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Verifikasi melalui sumber terpercaya, mencari informasi dari berbagai perspektif, dan menghindari berbagi informasi yang belum jelas kebenarannya adalah langkah konkret yang bisa dilakukan.
Kecepatan penyebaran informasi di era digital sangat tinggi. Sebuah hoaks dapat menyebar dalam hitungan menit dan menyebabkan kerusakan signifikan sebelum dapat dikoreksi. Oleh karena itu, respons cepat dan efektif dari semua pihak sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Pihak berwenang harus segera menindaklanjuti laporan hoaks dengan tindakan tegas, sementara masyarakat harus proaktif melaporkan setiap informasi mencurigakan.
Menjelang Pilkada 2024, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hoaks adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan cara cerdas dan efektif. Dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan hoaks, kita bisa menciptakan Pilkada yang lebih bersih, adil, dan demokratis. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan suara rakyat benar-benar terwakili dan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip yang kita junjung tinggi.
*Oleh: Claudia Aritonang (mahasiswi Ilmu Politik asal Sumatera Utara)
Editor : I Putu Suyatra