Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin di kancah internasional dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) 2025 atau Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota OKI. Acara bergengsi ini berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta dan menjadi momentum strategis memperkuat kerja sama antar-parlemen di dunia Islam.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, secara resmi mengumumkan pelaksanaan konferensi ini di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia menyampaikan bahwa momen ini sangat istimewa karena bertepatan dengan 25 tahun berdirinya PUIC, menjadikannya bukan hanya ajang diplomasi, tetapi juga peringatan penting dalam sejarah kerja sama parlemen negara-negara Islam.
Tema Konferensi PUIC 2025: Tata Kelola Baik dan Institusi Kuat
Mengusung tema “Good Governance and Strong Institution”, Indonesia ingin menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan institusi yang berdaya tahan. Tema ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong negara-negara OKI membangun fondasi nasional yang kokoh demi terciptanya dunia Islam yang berdaulat, adil, dan mandiri.
Menurut Mardani, konferensi ini menjadi ajang refleksi dan pembaruan komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian, hak asasi manusia, keadilan, dan pembangunan ekonomi.
Isu Palestina Jadi Agenda Prioritas
Salah satu fokus utama Konferensi PUIC 2025 adalah pembahasan kondisi terkini di Palestina, dengan sesi khusus bertajuk Committee on Palestine. Indonesia mendorong agar negara-negara OKI tidak hanya mengecam secara verbal, tetapi mengambil langkah nyata kolektif demi mendorong solusi damai yang adil dan berkelanjutan.
Mardani menekankan bahwa alih-alih terus-menerus menyalahkan kekuatan besar, negara-negara Islam perlu memperkuat kapasitas institusional dan tata kelola dalam negeri sebagai landasan diplomasi yang lebih berdaya saing.
Panggung Strategis Parlemen Global Selatan
Konferensi ini menjadi forum penting bagi negara-negara OKI, terutama dari kawasan Global Selatan, untuk merancang peta jalan menuju tatanan dunia yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Selama empat hari pelaksanaan, akan digelar berbagai agenda strategis seperti:
-
Sidang pleno PUIC
-
Pertemuan komite tetap
-
Forum perempuan parlemen
-
Diskusi lintas isu: inovasi legislatif, pemerintahan digital, dan inklusi sosial
Kolaborasi ini melibatkan parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, menjadikan PUIC 2025 sebagai forum yang dinamis dan transformatif.
Indonesia Tegaskan Peran Global dalam Diplomasi Parlemen Islam
Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta diharapkan menghasilkan resolusi penting dalam memperkuat demokrasi parlementer di dunia Islam. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia ingin menunjukkan kepemimpinannya sebagai:
-
Pelopor tata kelola parlemen modern
-
Promotor demokrasi yang responsif
-
Jembatan perdamaian antarnegara Islam
Menurut Mardani, memperkuat institusi dan tata kelola di masing-masing negara OKI akan menjadikan dunia Islam lebih mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada kekuatan asing.
Simbol Kepercayaan Internasional terhadap Indonesia
Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi PUIC 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan internasional yang tinggi terhadap peran strategis Indonesia. Tidak hanya dari sisi substansi, aspek teknis dan logistik juga dipersiapkan secara matang oleh DPR RI dan pemerintah, memastikan seluruh delegasi merasakan keramahtamahan khas Indonesia dengan profesionalisme tinggi.
Menuju Masa Depan Dunia Islam yang Kuat dan Bermartabat
Melalui penyelenggaraan Konferensi PUIC 2025, Indonesia ingin menegaskan bahwa diplomasi parlemen Islam adalah instrumen vital dalam membangun tata dunia baru yang adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai Islam progresif.
DPR RI menyambut hangat kehadiran para delegasi parlemen dari puluhan negara OKI. Mardani menutup dengan pernyataan kuat: “Yang kita butuhkan bukan hanya kutukan, tetapi aliansi nyata dan kokoh antaranggota PUIC.”
Indonesia siap memimpin. Dunia Islam menatap Jakarta. Saatnya membangun peradaban Islam yang kuat, adil, dan bermartabat melalui tata kelola yang unggul. ***
Oleh: Rivka Mayangsari (Pemerhati politik)
Editor : I Putu Suyatra