
BALIEXPRESS.ID- Persoalan pengelolaan sampah desa kembali menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Selasa (19/5/2026), DPRD melakukan evaluasi terhadap keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang telah dibangun di sejumlah desa di Buleleng.
Evaluasi dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah TPS3R yang belum beroperasi secara maksimal, meskipun fasilitas tersebut telah dibangun pemerintah.
Baca Juga: Bupati Karangasem Soroti Kualitas Proyek Jalan, Baru Setahun Rampung Sudah Bergelombang
Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, mengungkapkan dari total 58 desa penerima bantuan TPS3R, sebanyak 19 di antaranya masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya.
Persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan teknis operasional, namun juga menyangkut legalitas lahan dan kesiapan pengelola di tingkat desa.
Menurutnya, beberapa TPS3R dibangun di atas lahan milik pribadi dan belum tercatat sebagai aset desa.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan ketika masa pemanfaatan lahan berakhir atau pemilik lahan menarik kembali hak penggunaan tanahnya.
“Beberapa lokasi TP3SR berdiri di atas lahan pribadi. Ketika ada persoalan pemanfaatan lahan, otomatis pengelolaan sampah menjadi terganggu. Ini yang kami evaluasi bersama,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain persoalan lahan, DPRD juga menemukan masih adanya fasilitas TPS3R yang belum dilengkapi sarana pendukung memadai.
Beberapa lokasi bahkan belum memiliki alat pencacah sampah yang menjadi bagian penting dalam proses pengolahan sampah organik maupun nonorganik.



