Waspadai Hoaks OPM: Jaga Kebenaran, Lindungi Papua dari Disinformasi
I Putu Suyatra• Kamis, 29 Mei 2025 | 23:34 WIB
ILUSTRASI
Ancaman terbesar di Papua hari ini tidak hanya datang dari kekerasan bersenjata, tetapi juga dari narasi palsu yang sengaja disebarkan untuk memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap negara. Kasus meninggalnya Mama Hertina Mirip di Intan Jaya menjadi bukti nyata bagaimana propaganda dan hoaks Organisasi Papua Merdeka (OPM) digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan mendiskreditkan aparat.
Fakta Kasus Mama Hertina: Klarifikasi TNI dan Peran Hoaks OPM
Markas Besar TNI menegaskan bahwa Mama Hertina, seorang lansia yang mengalami gangguan kejiwaan, ditemukan meninggal dunia setelah diduga ditembak kelompok separatis OPM. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, membantah tegas keterlibatan anggota TNI. Ia menyatakan bahwa tuduhan terhadap TNI adalah bentuk disinformasi yang sistematis, bagian dari propaganda untuk menciptakan opini sesat di masyarakat.
Bahkan, TNI sudah menarik pasukannya dari lokasi kejadian sejak 15 Mei 2025. Saat itulah, Mama Hertina diduga meninggalkan posko pengungsian dan dicegat oleh kelompok separatis pimpinan Daniel Aibon Kogoya. Narasi yang menyalahkan TNI yang sudah tidak ada di lokasi memperlihatkan betapa bahayanya informasi tanpa verifikasi dalam konflik seperti ini.
Pentingnya Literasi Informasi dalam Konflik Papua
Ketua MPR For Papua, Yorrys Raweyai, mengingatkan bahwa konflik yang berlarut-larut paling menyakiti warga sipil—terutama perempuan, anak-anak, dan lansia. Ia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan tegas dalam menyelesaikan konflik Papua dengan cara yang adil dan manusiawi.
Sementara itu, Anggota Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, mendesak agar OPM menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kekerasan atas nama ideologi, menurutnya, hanya akan menghapus legitimasi moral perjuangan itu sendiri.
Propaganda OPM dan Kerugian Ganda bagi Rakyat Papua
Konflik Papua tidak hanya menimbulkan korban fisik, tetapi juga korban informasi. Masyarakat kerap menjadi korban dua kali: pertama sebagai sasaran kekerasan, dan kedua sebagai objek manipulasi informasi. Narasi kematian Mama Hertina digunakan untuk membakar sentimen anti-negara, padahal fakta di lapangan menunjukkan keterlibatan kelompok separatis.
Langkah TNI dalam membuka kronologi kejadian secara transparan patut diapresiasi sebagai bukti bahwa negara tidak sedang menutup-nutupi kebenaran. Di sisi lain, media nasional harus berperan sebagai filter terhadap informasi bohong, bukan sekadar corong satu kepentingan.
Papua dan Kebenaran: Kunci Menuju Kedamaian Sejati
Perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan di Papua harus berdiri di atas pondasi kebenaran. Setiap aktivis, jurnalis, dan pemangku kepentingan yang mengklaim membela hak-hak orang Papua wajib memastikan bahwa narasi yang dibawa adalah informasi yang benar dan terverifikasi.
Mama Hertina kini menjadi simbol betapa rakyat Papua sering terjebak di antara dua kutub kekerasan: satu atas nama negara, yang lain atas nama kemerdekaan. Namun siapa pun yang menempuh jalan teror terhadap warga sipil tidak bisa mengklaim membela Papua.
Solusi Damai: Pemerintah, Media, dan Peran Masyarakat
Pemerintah Indonesia terus memperkuat pendekatan damai melalui dialog, pembangunan inklusif, dan peningkatan intelijen demi mencegah tragedi serupa terulang. Sementara itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam menyaring informasi—utamakan sumber resmi, hindari jebakan hoaks, dan perkuat literasi digital di tingkat lokal.
Papua bukan sekadar isu separatisme. Ini soal keadilan, harga diri, dan masa depan generasi muda Papua. Jika kita membiarkan kebohongan terus menguasai wacana publik, maka sejatinya kita sedang mengkhianati harapan rakyat Papua akan masa depan yang damai dan bermartabat. ***
